Beranda Hukum 2 Juli, Batas Akhir Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK

2 Juli, Batas Akhir Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK

206

LEBONG – Terkait dengan masih adanya OPD yang belum menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong tahun anggaran 2020, kemarin (21/6) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Lebong, menggelar rapat koordinasi penyelesaian temuan tersebut. OPD yang memiliki temuan BPK diminta untuk menyelesaikan hal tersebut sesuai rekomendasi selambat-lambatnya 2 Juli mendatang.
Ketua MP-TPTGR Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, mengatakan sesuai edaran yang sudah disampaikan sebelumnya, bagi OPD yang mendapatkan temuan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam LHP LKPD tahun anggaran 2020 wajib untuk menyelesaikan temuan ini sesuai rekomendasi BPK terhitung selama 60 hari sejak LHP BPK ini diterima atau terhitung sejak 7 Mei hingga 7 Juli mendatang.
“Jadi kita minta kepada OPD yang memiliki temuan, hal ini mesti diselesaikan paling lambat pada 2 Juli mendatang. Karena, pada 5 dan 6 Juli, tindaklanjut ini harus disampaikan ke BPK RI,” ujarnya.
Meski demikian, Mustarani yang juga diketahui merupakan Sekda Lebong ini memastikan tidak akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam upaya penyelesaian temuan BPK RI pada LHP LKPD tahun anggaran 2020. Menurutnya, beberapa temuan BPK pada LKPD 2020 tersebut jumlahnya tidak terlalu besar serta beberapa temuan SPI dinilai tidak terlalu sulit untuk diselesaikan oleh OPD.
“Saya tidak bisa berandai-andai apakah menggandeng APH atau tidak, namun kita pegang komitmen OPD yang sudah disampaikan dalam rapat tadi bahwa mereka siap untuk menyelesaikan temuan itu,” tegasnya.
Ditambahkannya, total TGR sesuai rekomendasi LHP BPK lebih kurang sebesar Rp 900 juta. Dari jumlah itu beberapa OPD telah menyelesaikan, karena itu ia meminta kepada OPD lainnya untuk segera menyelesaikan temuan ini.
“Yang jelas, 2 Juli mendatang masing-masing OPD harus sudah menyelesaikan temuan tersebut sesuai rekomendasi,” katanya.
Adapun beberapa temuan BPK pada LKPD tahun anggaran 2020 diantaranya Kelebihan Pembayaran Tunjangan PNS sebesar Rp 41,472 Juta, Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong Belum Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp 49,761 Juta, Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Reses Pada Sekretariat DPRD Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp13,640 Juta dan Kelebihan Pembayaran Uang Transport Peserta Sebesar Rp 65 Juta. Kemudian, Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Modal atas Tujuh Paket Pekerjaan Sebesar Rp 483,206 Juta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Belum Tertib dan Terdapat Permasalahan Aset Tetap yang Telah Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sebelumnya Belum Sepenuhnya Ditindak Lanjuti. (wlk)