Beranda Nasional 2021, Izin Pertambangan Ditarik Pusat

2021, Izin Pertambangan Ditarik Pusat

607
ilustrasi izin tambang

LEBONG – Kewenangan pemerintah daerah secara perlahan mulai berkurang. Bagaimana tidak, pemerintah pusat ini telah mengambil alih urusan izin pertambangan dari kewenangan Pemda Provinsi sesuai dengan amanat UU Minerba Nomor 3 tahun 2020. Alhasil, pemerintah kabupaten dan provinsi hanya memiliki kewenangan hanya sebatas memberikan rekomendasi.
“Sesuai aturan tersebut, kita di kabupaten hanya memberikan rekomendasi saja. Jika sebelumnya izin pertambangan ini berada di pemprov tapi sesuai UU Minerba izin tersebut berada di pemerintah pusat,” kata Kepala DPMPTSP Lebong, Bambang, ASB, S.Sos, melalui Kasi Energi Sumber Daya Mineral, Deri Gustian, ST.
Selain itu, lanjutnya, perubahan pemberian izin kepada pelaku usaha pertambangan sudah beberapa kali diubah. Pertama berdasarkan pada UU nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah masih berhak untuk menerbitkan IUP, namun pada tahun 2016 kewenangan tersebut ditarik ke Pemprov, kemudian pasca pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba kewenangan tersebut ditarik langsung ke pusat.
Dijelaskannya, beberapa syarat yang mesti dipenuhi pengusaha pertambangan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan diantaranya syarat administratif, teknis, lingkugan dan finansial.
“Sedangkan rekomendasi yang kita terbitkan hanyalah rekomendasi izin lingkungan berdasarkan kajian dari Dinas Lingkungan Hidup,” singkatnya. (cw1)