Beranda Nasional Angka Kemiskinan di Lebong Meningkat 11,88 Persen

Angka Kemiskinan di Lebong Meningkat 11,88 Persen

381
Syahrinudin

LEBONG – Angka kemiskinan di Kabupaten Lebong dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 11,88 persen yang disebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Lebong saja, namun juga hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong, Syahrinudin, SE, M.Si, menjelaskan kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan terjadinya penurunan ekonomi masyarakat. Meski perekonomian masyarakat tetap tumbuh, namun pertumbuhan ini lebih kurang hanya 0,10 persen saja. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019 silam, kenaikan angka kemiskinan di Lebong ini lebih kurang sebanyak 300 jiwa.
“Meski beberapa faktor penunjang ekonomi masyarakat tetap tumbuh, namun pertumbuhan ini tidak terlalu signifikan. Namun kita patut bersyukur ditengah Pandemi yang sampai saat masih terjadi semuanya masih bisa bertahan. Kenaikan angka kemiskinan ini tidak hanya di wilayah kita (Lebong, red) saja,” katanya.
Dijelaskannya, acuan ini berdasarkan hasil survey nasional tahun 2020 nilai garis kemiskinan naik dari Rp 389,973 rupiah menjadi Rp 404,368 rupiah. Artinya, pengeluaran dibawah angka tersebut, baik pengeluaran untuk kebutuhan makanan maupun non makanan dianggap penduduk miskin.
“Faktor penunjang ekonomi masyarakat ini adalah faktor pertanian, karena itu pemerintah mesti serius mengajak masyarakat untuk merubah kebiasan masyarakat pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Misalnya, tanam 2 kali setahun diupayakan menjadi 3 kali dalam setahun,” terangnya.
Bagaimana jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Provinsi Bengkulu, dirinya menyebut jika kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Lebong tidak terlalu signifikan jika dibandingkan daerah lain dalam Provinsi Bengkulu. Menurutnya, dari data yang ada angka kemiskinan dalam Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke 3 atau ke 4 dalam Provinsi Bengkulu.
“Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, muaranya tentu saja pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Disisi lain, Syahrinudin, menjelaskan pendataan angka kemiskinan tahun 2021 ini akan dilakukan 2 tahap dan dilaksanakan sejak Maret 2021 hingga September mendatang. Hanya saja, ia mengaku belum dapat menyampaikan hasil dari pendataan tersebut.
“Kalau pendataan Maret itu mengumpulkan angka kemiskinan sampai ke Kabupaten, sedangkan September kita lakukan pendataan untuk kebutuhan provinsi maupun Internasional. Untuk hasilnya belum bisa kita sampaikan ke publik secara langsung,” singkatnya. (dap)