Beranda Nasional Audit Reguler 33 Desa Tuntas

Audit Reguler 33 Desa Tuntas

215
Anggaran Minim, Kinerja Inspektorat Terganggu
Anggaran Minim, Kinerja Inspektorat Terganggu

LEBONG – Tiga Irban Inspektorat Kabupaten Lebong telah tuntas melaksanakan audit reguler atau pemeriksaan terkait realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Angagran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020. Pemeriksaan regular itu dilakukan terhadap 33 Desa dalam Kabupaten Lebong, yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan sejak tanggal 14 Oktober lalu.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Jauhari Chandra mengatakan, tiga Irban Inspektorat sudah tuntas melaksanakan audit reguler atau pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan DD dan ADD di 33 Desa. Hanya saja, saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hasil audit, karena masing-masing irban masih melakukan penyusunan laporan.

“Untuk pelaksanaan audit reguler sudah tuntas dilaksanakan, saat ini ketiga Irban Inspektorat masih menyusun laporan hasil audit yang sudah dilakukan, ” ungkap Jauhari Chandra kepada Radar Lebong.

Menurutnya, hasil laporan audit reguler terhadap 33 Desa itu, kemungkinan akan disampaikan masing-masing Irban pada awal bulan Desember mendatang. Oleh karena itu, dirinya belum bisa menyebutkan apa hasil audit reguler yang sudah dilakukan dari tiga Irban. Meski demikian, masing-masing Irban telah diingatkan agar hasil audit paling lambat disampaikan bulan Desember mendatang.

“Kalau hasilnya belum bisa kita sebutkan, karena ketiga Irban kita masih melakukan penyusunan hasil audit reguler. Kemungkinan minggu kedua bulan Desember mendatang hasilnya sudah diserahkan, ” katanya.

Lebih jauh Jauhari menjelaskan, ketiga Irban yang melakukan audit reguler itu masing-masing mengaudit 11 Desa sesuai dengan wilayah tugas. Dalam audit reguler atau pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan DD dan ADD, setiap Desa akan diperikasa mulai dari masalah keuangan, SIP, dan lain sebagainya. Pemeriksa regular juga langsung memberikan pembinaan baik PPTA, PID pendamping camat. Dalam proses audit reguler sendiri, apabila tim Irban menemukan adanya keganjalan dalam penggunaan DD dan ADD. Biasanya tim Irban akan memberikan laporan setelah menyusun LHP, dan temuan tersebut tim akan menyelesaikan langsung pada saat melakukan pemeriksaan karena tim Irban juga memberikan pembinaan.

“Tujuan utamanya dari pemeriksaan reguler adalah agar setiap Desa bisa menjalankan pemerintahannya dengan tertib administrasi sesuai dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena dalam pemeriksaan yang dilakukan tersebut tetap mengacu pada empat aspek pemerintahan Desa yaitu, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek kekayaan dan aspek keuangan dan pemeriksann fisik di lapangan, ” jelasnya.

Sementara itu, untuk aspek kebijakan akan diperiksa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD), dan untuk aspek kelembagaan yang diperiksa adalah Kaur Desa dan Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tentunya, dengan adanya kegiatan ini akan dapat mengurangi kesalahan menajemen di tingkat Desa, sehingga kinerja Desa akan dapat dilaksanakan secara baik dan efisiensi.

“Pada intinya, dalam proses audit reguler yang berjalan, jika ada keganjalan yang ditemukan maka akan diminta diselesaikan dalam pelaksanaan audit, ” sambungnya.(bersambung)

Baca edisi selengkapnya SKH RL 30 November 2020….