Beranda Nasional Bakal Dikeruk Lagi, Bekas Tambang PTJR Diduga Belum Direklamasi

Bakal Dikeruk Lagi, Bekas Tambang PTJR Diduga Belum Direklamasi

149

LEBONG – Sejatinya kegiatan reklamasi terhadap lahan bekas tambang merupakan kewajiban yang semestinya dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sayangnya, reklamasi pascatambang di Kecamatan Pinang Belapis yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Jambi Resources (JR) ini diduga tidak dilakukan sehingga masih menyebabkan terbentuknya danau pada lahan bekas tambang batubara PT. JR tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebong, Zamhari, SH, MH, melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Rozi, ST, mengungkapkan jika sejak tahun 2017 silam kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Jambi Resources ini telah dihentikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu. Meski pemberhentian ini bukan terkait dengan kerusakan lingkungan namun lubang bekas galian tambang tersebut saat ini sudah terbentuk danau.
“Memang ada rencana bakal dilakukan pembukaan kegiatan penambangan kembali pada lokasi tersebut, tapi hingga saat ini perusahaan yang bersangkutan belum berkoordinasi dengan kita,” katanya.
Pihaknya mengingatkan, sebelum kegiatan penambangan ini dilakukan hendaknya dilakukan reklamasi lebih dulu pada lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Setelah dihentikannya penambangan batubara oleh PT. JR ini, belum dilakukan reklamasi pasca tambang. Karena itu, kita menyarankan agar hal ini dilakukan sehingga kondisi lingkungan pada wilayah tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan akibat bekas galian tambang tersebut,” ujarnya.
Disisi lain, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya dari rentang waktu 2017-2020 hanya ada beberapa perusahaan pertambangan saja di Lebong yang mengurus rekomendasi izin lingkungan kepada pihaknya, tercatat hanya ada 3 perusahaan pertambangan di Lebong yang memiliki rekomendasi izin lingkungan dari pihaknya.
“Dari data yang kita miliki hanya 3 perusahaan tersebut yang mengajukan surat rekomendasi izin lingkungan, sehingga kami bisa memberikan masukan perencanaan dan penataan terkait jika nanti terdapat indikasi kerusakan terhadap lingkungan,” terangnya. (cw1)