Beranda Politik Bangun Jalan Tanpa Izin, Dewan Bakal Panggil Dinas PUPR-Hub

Bangun Jalan Tanpa Izin, Dewan Bakal Panggil Dinas PUPR-Hub

275
Carles Ronsen

LEBONG – Pembangunan jalan Mangkurajo senilai lebih kurang Rp 10 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Hub) Lebong yang sebelumnya diminta untuk dihentikan oleh Bappeda Lebong lantaran belum mengantongi izin dari BKSDA, menuai perhatian serius dari DPRD Lebong. Bahkan, DPRD Lebong berencana dalam waktu dekat ini bakal segera memanggil Dinas PUPR-Hub serta beberapa OPD teknis lainnya guna mempertanyakan hal ini.
“Ini sangat mengkhawatirkan jika memang pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin dari BKSDA karena masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Penyelenggaraan jalan yang melewati kawasan hutan ini sudah sangat jelas, jika pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin ini sangat merugikan sekali,” ujar Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos.
Sejatinya, lanjut politisi PAN ini, sebelum memulai kegiatan harusnya sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai apakah wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan atau sebaliknya. Bahkan, menurutnya, hal ini harus sudah jelas sejak tahap perencanaan teknis.
“Jika kemudian, setelah kegiatan dilaksanakan dan ternyata dihentikan oleh BKSDA karena pekerjaan itu masuk kawasan TWA ini mengartikan bahwa ada yang dilakukan saat penyusunan perencanaan hingga ke tahap pengerjaannya. Kalau izin dari BKSDA saja belum ada, otomatis pekerjaan itu juga tidak memiliki izin lingkungan. Karena izin lingkungan ini merupakan salah satu dokumen yang diajukan ke kementerian terkait untuk izin penyelenggaraan jalan di kawasan hutan,” bebernya.
Disisi lain, jika benar kegiatan peningkatan jalan Mangkurajo tidak mengantongi izin dari kementerian terkait, kejadian ini merupakan yang kedua kalinya pekerjaan pembangunan jalan di Lebong yang masuk dalam kawasan hutan namun tidak mengantongi izin.
“Seingat saya, pembangunan jalan menuju Telaga 7 Warna di Kecamatan Rimbo Pengadang juga terpaksa di revisi karena masuk dalam kawasan hutan. Dan ini tentunya, menjadi catatan bagi kita jika perencanaan pembangunan belum matang dilakukan oleh dinas terkait,” ujarnya.
Terkait dengan hal ini, Carles memastikan jika dalam waktu dekat ini dirinya bakal segera berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Lebong untuk segera memanggil OPD teknis guna mempertanyakan kebenaran hal tersebut.
“Masalah ini akan segera kita bahas dengan Komisi II. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena aturannya sudah sangat jelas. Pelanggaran mengenai hal ini bisa berujung pada ranah pidana,” pungkasnya. (via)