Beranda Hukum Baru 26 Pejabat Sampaikan LHKPN

Baru 26 Pejabat Sampaikan LHKPN

214

LEBONG – Dari sebanyak 150 pejabat dilingkungan Pemkab Lebong yang wajib menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) saat ini tercatat baru sebanyak 26 pejabat saja yang sudah menyapaikan data tersebut. Meski demikian, LHKPN ini wajib disampaikan paling lambat pada akhir Februari mendatang.
“Sejauh ini baru 26 pejabat yang sudah menyampaikan LHKPN, laporan ini kita tunggu paling lambat sampai akhir bulan Febuari 2021 mendatang,” ungkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Jauhari Chandra, SP, MM melalui Staf Perencanaan Inspektorat Dodi Prawira, S.Pd, kemarin (26/1).
Lebih jauh Dodi menjelaskan seluruh pejabat mulai dari esolan II, III hingga esolan IV wajib menyampaikan laporan kekayaan yang selanjutnya dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, pejabat yang masih banyak belum melapor hasil kekayaan teesebut, karena mengingat waktu masih cukup panjang, dan sebagian juga masih beralasan sedang memproses.
“Kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pejabat dilingkungan Pemkab Lebong, apabila sampai akhir bulan Febuari mendatang mereka tidak juga melapor akan kembali kita surati kembali,” jelasnya.
Tidak hanya itu Dodi menegaskan bahwa jika surat kedua juga tidak diindahkan, maka selanjutnya mereka (pejabat,red) yang tidak menyampaikan laporan kemayaan akan dilaporkan ke Bupati Lebong. Terlebih, jika tidak melaporkan Kekayaan negara itu akan dikenakan sanksi.
“Kami minta kepada pejabat yang belum melaporkan LHKPN agar bisa segera dapat melapor. Karena LHKPN ini sudah menjadi kewajiban mereka untuk melapor ke KPK sebelum batas waktu akhir yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Dirinya mengimbau bagi para pejabat tinggi dijajaran Pemkab Lebong yang belum menyampaikan pelaporan LHKPN tersebut, agar segera menyampaikan pelaporan LHKPN melalui aplikasi LHKPN, kemudian baru menyampaikan surat kuasa ke BKPSDM yang selanjutnya disampaikan ke KPK.
“Surat kuasa laporan LHKPN pejabat ini nantknya akn dilaporkan ke KPK. Untuk itu kami berharap agar para pejabat bisa segera menyampaikan laporan yang dimaksud,” tandasnya. (wlk)