Beranda Nasional Baru 35 Desa Laporkan Realisasi DD 2020

Baru 35 Desa Laporkan Realisasi DD 2020

233
Kades menyerahkan berkas realisasi DD dan ADD tahap tiga tahun 2020 ke Dinas PMDSos Lebong.

//ADD 5 Desa Terancam

LEBONG – Meski sudah berjalan bulan kedua tahun anggaran 2021, ternyata dari 93 desa penerima kucuran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020, baru 35 desa saja yang telah melaporkan realisasi DD tahap III tahun anggaran 2020. Disamping itu, 5 desa yang realisasi PBB-P2 nol persen terancam pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) sektor indikator formula tahun 2021.
Kepala Dinas PMDSos Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Eko Budi Santoso, SP, mengaku jika jauh-jauh hari pihaknya sudah mengingatkan seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) agar menyampaikan laporan realisasi DD tahap 3 tahun anggaran 2020. Hanya saja, hingga kemarin (9/2) tercatat baru 35 desa saja yang telah menyampaikan laporan tersebut.
“Masing-masing desa ini sudah kami surati agar segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pengginaan DD dan ADD tahap ketiga tahun anggaran 2020,” katanya.
Disebutkannya, 35 desa yang telah menyampaikan laporan realisasi DD tahap 3 tahun anggaran 2020 ini diantaranya di Kecamatan Lebong Utara yakni Desa Tunggang, Talang Ulu, Lebong Tambang, Ladang Palembang, Kampung Dalam, Kampung Muara Aman, Lokasari, Gandung Baru. Di Kecamatan Lebong Atas yakni Desa Sukau Kayo, Tik Tebing, Tabeak Belau, Tabeak Belau I, Daneu, Blau. Di Kecamatan Lebong Tengah yakni Desa Karang Anyar dan Desa Danau Liang. Di Kecamatan Rimbo Pengadang yakni Desa Bioa Sengok. Di Kecamatan Topos yakni Desa Tik Sirong, Suka Negeri, Talang Donok, Talang Donok I, Talang Baru II. Di Kecamatan Pelabai yakni Desa Tabeak Belau II. Di Kecamatan Amen yakni Desa Nangai Tayau, Nangai Tayau I, Pyang Mbik, Sukau Margo, Talang Bunut, Selebar Jaya. Di Kecamatan Uram Jaya yakni Desa Embong, Embong I, Pangkalan, sedangkan di Kecamatan Pinang Belapis yakni Desa Air Kopras, Bioa Putiak dan Sebelat.
“Jika ada desa yang sudah menyusun APBDes namun laporan realisasi pertanggungjawaban belum disampaikan, maka APBDes desa tersebut perlu dicermati lebih seksama. Kami berharap desa dapat segera menyampaikan laporan tersebut. Batas akhir penyampaikan laporan ini paling lambat akhir bulan ini (Februari, red),” ujarnya.
Sementara itu terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2021, Eko juga mengungkapkan jika jika desa yang nol persen realisasi PBB-P2 tentunya bakal berdampak pada ADD yang bakal diterima. Pengurangan maksimal ADD bagi desa yang realiasi pembayaran PBB-P2 0 persen, mencapai Rp 25 juta.
“Tetapi kalau untuk 5 Desa yang nol persen realisasi PBB-P2, kita belum tahu karena saat ini masih ditelaah di Bagian Umum,” singkatnya. (wlk)