Beranda Hukum Berkas P21, Jaksa Kerangkeng Mantan Kades Semelako II

Berkas P21, Jaksa Kerangkeng Mantan Kades Semelako II

594
Mantan Kades Semelako, FS, ditahan Kejari Lebong setelah berkas dugaan korupsi DD dinyatakan P21 oleh jaksa.

LEBONG – Kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Semelako II Kecamatan Lebong Tengah tahun anggaran 2019 yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp 227 juta memasuki babak baru. Kemarin (25/1) penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong resmi menyatakan berkas kasus tersebut P21 (lengkap, red) dan tersangka FS yang tak lain adalah Mantan Kades Semelako ini langsung dikerangkeng jaksa sembari menunggu jadwal persidangan.
Kajari Lebong, Fadil Regan, SH, MH melalui Kasi Intel Imam Hidayat, SH, MH, membenarkan jika berkas kasus dugaan korupsi DD Semelako II ini telah dinyatakan lengkap oleh pihaknya. Bahkan, kemarin pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka FS beserta barang bukti dari penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lebong.
“Pada kasus ini tersangka FS diduga telah merugikan negara sebesar Rp 277.342.409 sesuai dengan hasil audit yang dilakukan BPKP atas realisasi DD Semelako II tahun anggaran 2019. Diduga, terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari DD ini ada beberapa yang dikurangi volume pekerjaannya serta beberapa kegiatan lainnya terindikasi fiktif,” ujar Imam.
Pada berkas yang diterima pihaknya, mantan Kades Semelako II ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar.
“Tersangka untuk sementara kita titipkan di Mapolres Lebong sembari menunggu jadwal persidangan di PN Tipikor Bengkulu,” terangnya.
Terpisah, Kapolres Lebong, AKBP Ichsan Nur, SIK, membenarkan jika kemarin pihaknya telah merampungkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi DD Semelako II Kecamatan Lebong Tengah dan telah dinyatakan P21 oleh Kejari Lebong.
“Pada kasus ini sebelum ditingkatkan ke proses penyidikan, kita sudah menyerahkan persoalan ini ke APIP untuk diselesaikan secara internal. Namun, dalam kurun waktu yang sudah kita berikan lebih kurang 4 bulan, ternyata hal ini tidak juga ditindak lanjuti sehingga kasus inipun resmi kita tingkatkan ke proses penyidikan. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, penanganan kasus korupsi lebih ditekankan pada pencegahan dan pengembalian kerugian negara, jika hal ini sudah dilakukan dan tersangka tidak juga menyelesaikan hal itu maka langkah terakhir adalah upaya hukum sesuai ketentuan berlaku,” pungkas Kapolres. (cw1)