Beranda Nasional Berlakukan Perbub Siltap, ADD Tak Cukup Bayar Gaji

Berlakukan Perbub Siltap, ADD Tak Cukup Bayar Gaji

238
Kades se-Kecamatan Lebong Sakti saat bertemu dengan Kepala Dinas PMDSos Lebong

LEBONG – Pemberlakukan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insnetif dan Honorarium bagi perangkat desa dalam Kabupaten Lebong menuai persoalan. Bagaimana tidak, Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan Pemkab Lebong ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi aturan Perbub nomor 55 tahun 2020 tentang siltap perangkat desa. Alhasil, kemarin (19/4) Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Lebong Sakti mendatangi Dinas PMDSos Lebong.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Wilayah Kecamatan Lebong Sakti, Beni Parianto, menjelaskan pemberlakukan PP nomor 55 tahun 2020 ini tidak berbanding dengan pagu ADD yang diterima oleh desa. Dari perhitungan pihaknya, pagu ADD ini tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan gaji bagi perangkat desa, pengurus masjid, kader, linmas dan hansip yang ada di desa. “Itu yang kita bingungkan dan mesti mendapatkan jawaban secepatnya, karena kita sudah memasuki bulan ke empat, belum lagi kita menjalankan kegiatan persoalan ini saja sudah dilemparkan ke kita,” ujarnya.
Dirinya mengakui telah memberikan masukan kepada Pemdes untuk mengurangi jumlah siltap perangkat desa dari 12 bulan menjadi 10 bulan saja. Hanya saja, ketika hal ini ditanyakan pada Tim Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Lebong, hal ini disebutkan tidak dibenarkan dari Dinas PMDSos.
“Hal ini masih terdapat celah yang nantinya dapat berimbas pada perangkat desa,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PMDSos Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si, mengungkapkan jika tahun ini memang terjadi pemangkasan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan turunnya pagu ADD yang diterima Pemdes tahun ini. Dirinya memahami jika persoalan ini menemui jalan buntu, hanya pemberlakukan Perbub nomor 55 tahun 2020 yang merupakan tindak lanjuti dari PP nomor 11 tahun 2019 tersebut masih tetap akan dilaksanakan tahun ini.
“Terkait cukup ataupun tidaknya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang berada di masing-masing desa. Kita serahkan seluruhnya secara teknis kepada perangkat desa. Yang pasti aturan ini tetap dilaksanakan,” ungkap Reko.
Disinggung mengenai kekurangan anggaran untuk membayar gaji perangkat desa sesuai dengan aturan tersebut, Reko menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat desa untuk dicarikan solusi secara bersama-sama dengan BPD serta perangkat desa yang lainnya.
“Itu kita serahkan langsung kepada perangkat desa bagaimana solusi dan kebijakan yang mesti di sikapi terkait hal tersebut, yang jelas dalam laporan realisasi, Lebong telah dinyatakan menjalankan PP 11 tahun 2019,” Demikian Reko. (wlk)