Beranda Nasional BKPSDM Minta OPD Gesit Sampaikan Kebutuhan THLT

BKPSDM Minta OPD Gesit Sampaikan Kebutuhan THLT

1013
Pasca Penghapusan, Nasib Ribuan Honorer Lebong di
Rekrutmen THLT tahun 2022. Foto Dok

LEBONG – Lambannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyampaikan kebutuhan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) tahun 2021. Maka, Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong meminta OPD agar lebih gesit dalam menyampaikan kebutuhan THLT.

Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Sumiati, SP, MM melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Apedo Irman Bangsawan, SH menjelaskan hanya beberapa OPD yang sudah menyerahkan analisis kebutuhan THLT dan ketersediaan anggaran. Yang mana semestinya usulan kebutuhan dan ketersediaan anggaran tersebut harus lebih dulu dirapatkan.

“Secara ketentuan kebutuhan THLT harus berdasarkan analisis jabatan terbaru, akan tetapi posisi THLT tidak busa sebagai pengganti kekurangan PNS. Karena analisa jabatan (anjab) hanya diperuntukan kebutuhan PNS, namun untuk membatu kinerja PNS yang mengalami kekurangan bisa dibantu oleh tenaga THLT, ” jelas Pedo saat dibincangi Radar Lebong.

Menurutnya, apabila data dari setiap OPD sudah komplit dan sudah didapat oleh pihaknya, kemungkinan besar kebutuhan OPD bisa melebihi anjab 1.825 THLT atau bisa juga lebih sedikit, karena berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan pada awal tahun sebelumnya. Jadi surat yang di sampaikan ke OPD itu nantinya usulan harus sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) pengadaan THLT, yang sekaligus mengintruksi OPD untuk segera memproses pengadaan THLT baik perekrutan, hasil evaluasi, rincian kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.

“Perekrutan THLT ini kami targetkan selasai pada bulan Maret 2021 ini, baik itu penerbitan Surat Keputusan (SK) maupun proses perekrutan. Sedangkan untuk teknis perekrutan tergantung dengan OPD masing-masing, ” bebernya.

Meski demikian, kata Pedo yang pertama harus dilakukan OPD adalah hasil evaluasi yang lama, sebab tanpa evaluasi yang lama ditakutkan akan mengalami hambatan yang disebabkan oleh pelamar baru yang akan masuk. Pada intinya perekrutan OPD harus bisa mencari THLT yang benar-benar ingin bekerja dan memiliki kompetensi.

“Kalau mengacu dengan 1.825 kebutuhan THLT, maka anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji kurang lebih sebesar Rp 11 miliar, itupun jika dihitung rata-rata Rp 500 ribu perbulan. Yang jelas perekrutan THLT tahun 2021 ini harus selesai dibulan Maret ini, ” pungkasnya. (wlk)