Beranda Nasional BPBD Belum Selesaikan TGR 2020

BPBD Belum Selesaikan TGR 2020

193
Ganti Plat Kendis, Oknum Kadis Ngaku Bersalah
Inspektur Inspektorat Lebong, Jauhari Candra, SP, MM (foto dok/radarlebong.com)

LEBONG – Meskipun batas akhir penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 paling lambat hari ini (2/7), namun hingga kemarin (1/7) dari 4 OPD yang memiliki TGR hanya tinggal BPBD Lebong yang belum menyelesaikan TGR. Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra, SP, MM.
“Dari 4 OPD yang memiliki TGR, hanya tinggal BPBD saja lagi yang belum menyelesaikan TGR sesuai dengan rekomendasi BPK. Namun, saat ini proses penyelesaian tersebut masih dilakukan dengan cara mengangsur, dan akan diselesaikan dibawah 7 Juli ini,” kata Jauhari.
Saat ini pihaknya masih menunggu terkait Tindak Lanjut Realisasi Hasil Pemeriksaan (TRLHP) yang saat ini sedang berproses di BPK Perwakilan Bengkulu. Hanya saja, kata Jauhari, untuk sisa TGR BPBD Lebong dari pihak ketiga yang belum dilembalikan belum diketahui angka pastinya karena pihaknya belum menerima data terbaru.
“Kalau besaran TGR BPBD itu lebih kurang sebesar Rp 120 juta, yang jelas saat ini masih berproses. Itupun sesuai informasi dari BPBD yang sudah meyurati pihak ketiga agar TGR temuan BPK tersebut bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Ditambahkannya, kedepan pihaknya berharap kepada seluruh OPD yang berada dilingkup Pemkab Lebong agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, jikapun kedepannya terdapat temuan diharapkan bisa diselesaikan lebih awal. Pihaknya juga mengimbau Kepala OPD untuk memberikan arahan supaya bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
“Kedepan kami berharap, OPD bisa bekerja dengan baik sesuai atiluran yang sudah ditetapkan, dengan begitu OPD bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan baik itu temuan TGR maupun temuan SPI,” singkatnya.
Dari siaran pers BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020 Pemkab Lebong terdapat beberapa temuan yaitu kelebihan pembayaran tunjangan PNS sebesar Rp 41,4 juta, pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Lebong belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 49,7 juta, belanja barang dan jasa kegiatan Reses Sekretariat DPRD tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 13,6 juta dan kelebihan pembayaran uang transport peserta sebesar Rp 65 juta. Kemudian, kelebihan pembayaran realisasi belanja modal atas 7 pekerjaan di Dinas PUPR-Hub dan BPBD Lebong sebesar Rp 483,2 Juta dan penatausahaan aset tetap Pemkab Lebong yang belum tertib dan terdapat permasalahan aset tetap yang telah diungkapkan dalam LHP sebelumnya, belum sepenuhnya ditindak lanjuti. (wlk)