Beranda Bito Sadei BPJS Aparatur Desa Ditanggungi Pemkab Lebong

BPJS Aparatur Desa Ditanggungi Pemkab Lebong

260
Handoko

LEBONG – Setelah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 dan diterbitkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2019 tentang pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Maka seluruh aparatur pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong resmi menjadi kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah masuk dalam peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah. Yang mana, sebesar 4 persen iuran BPJS kesehatan ditanggung oleh pemberi kerja yaitu Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lebong dan 1 persen dibayarkan oleh peserta.

“Untuk iurannya BPJS kesehatan nantinya akan ditanggungi oleh pemerintah sebesar 4 persen dan 1 persen ditanggungi oleh kepala desa dan perangkat desa dengan dipotong dari gaji mereka,” kata kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong, Handoko Cakro Putranto, SKM kepada Radar Lebong.

Diakuinya, setelah ditetapkan adanya peraturan pemerintah pusat dan SE Bupati, dari 93 desa dalam Kabupaten Lebong yang telah terdaftar baru 30 desa, sedangkan 63 desa lain belum menyerahkan berkas. Aparatur desa yang terdaftar dalam program tersebut maksimal 5 orang yang iuran BPJSnya ditanggung oleh pemerintah.

“Pesertanya maksil 5 orang dalam satu Kepala keluarga (KK) yang terdiri dari suami istri serta 3 orang anggota keluarga lainnya,” jelasnya.

Handoko menambahkan, apabila aparatur desa sudah terdaftar atau  memiliki kartu JKN-KIS dari setmen PBI JK, jamkesda atau dari anggota keluarga ASN, mereka harus mengundurkan diri dari setmen tersebut dan dan wajib beralih ketanggungan jaminan BPJS kesehatan perangkat desa. kita berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa dikabupaten lebong  mendaftarkan diri sebagai BPJS kesehatan Setmen jaminan kesehatan perangkat desa sesuai peraturan  perpres dan kemendgri dan SE bupati.

“Nantinya mereka akan terdaftar jaminan kesehatan diruang perawatan  dikelas II,” tutupnya. (bye)