Beranda Bengkulu Utara Bupati BU Desak Cabut Edaran Pembatasan TBS

Bupati BU Desak Cabut Edaran Pembatasan TBS

10
Bupati BU Desak Cabut Edaran Pembatasan TBS

BENGKULU UTARA, radarlebong.com – Sepertinya, jeritan masyarakat atas adanya pembatasan pembelian TBS masyarakat oleh pihak perusahaan perkebunan di Bengkulu Utara didengar oleh Bupati BU Ir. Mi’an. Dalam hal ini, Bupati berupaya berkoordinasi dengan Direktur Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) Farid amir, yang menghasilkan kepastian.

Alhasil, Mi’an pun mendesak perusahaan perkebunan di BU agar segera mencabut pembatasan pembelian TBS masyarakat.

Dalam desakan tersebut, Bupati berani mengungkapkan lantaran pihaknya telah mendapatkan jawaban guna mengatasi penumpukan TBS akibat Pembatasan Penerimaan TBS Rakyat oleh PKS dan anjloknya harga TBS. Hal ini juga ditunjukkannya di hadapan para petinggi perusahaan perkebunan, yang menyaksikan dan mendengar langsung penyampaian yang disampaikan oleh Farid Amir.

Baca Juga : Senator Riri Imbau Kementerian Turun Tangan Tuntaskan Harga TBS

Dimana, terkait harga TBS yang saat ini tergolong rendah dan mengalami penumpukan. Untuk itu dibahas langkah-langkah terkait perusahaan kelapa sawit yang tidak menerima hasil perkebunan kelapa sawit rakyat. Ini, menindaklanjuti arahan menko bidang kemaritiman dan investasi dalam rakor progres kebijakan minyak curah rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2022.

“Terkait dengan isu yang beredar di tengah masyarakat, kita sudah menemukan informasi jelas. Hasil audiensi yang dilakukan pada 7 juni 2022, bahwa ekspor sudah dapat dilakukan secara bertahap, melalui hasil laporan yang disampaikan oleh Kepala Dirjen yang diwakili oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan,” ujar Bupati BU Ir. MI’an.

Mi’an pun menambahkan, sebagaimana yang telah dijelaskan terkait dengan ekspor yang sudah dapat dilakukan, sehingga pabrik sudah harus menormalisasikan penerimaan buah rakyat. Lebih jauh ditegaskannya, mulai saat ini tidak ada penutupan dan pemberhentian penerimaan hasil perkebunan rakyat.

“Saya minta surat edaran terkait tidak dapat menerima buah rakyat harus dicabut, sehingga penerimaan harus dilakukan, meskipun jumlahnya dibatasi,” demikian Mi’an.(aer)