Beranda Nasional Bupati dan 72 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan

Bupati dan 72 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan

197
Inspektorat Layangkan Surat Peringatan Untuk 50 Pejabat
Kantor Inspektorat Lebong.(foto dokumentasi/radarlebong.com)

LEBONG – Kendatipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan aturan berlaku, namun dari total 153 pejabat Pemkab Lebong yang wajib menyampaikan LHKPN ternyata Bupati dan 72 orang pejabat belum menyampaikan LHKPN. Bahkan, hingga kemarin (15/2) tercatat baru sebanyak 81 pejabat saja yang patuh menyampaikan LHKPN.
Inspektur Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra, SP, MM melalui Admin LHKPN, Dodi Prawira, S.Pd, menjelaskan dari data LHKPN tahun 2020 tercatat baru 81 pejabat saja yang taat menyampaikan laporan harta kekayaan. Sementara 72 pejabat lainnya termasuk Bupati Lebong Dr. E. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si belum melaporkan harta kekayaan melalui elhkpn.kpk.go.id dan Sekretariat Inspektorat Lebong.
“Masih ada 72 pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Sesuai edaran KPK RI laporan ini harus disampaikan paling lambat pada 26 Febuari mendatang,” katanya.
Disebutkannya, adapun 81 pejabat yang telah menyampaikan laporan kekayaan itu meliputi Wakil Bupati Wawan Fernandez, SH, M.Kn, 13 orang pejabat esolan II, 62 pejabat esolan III, serta 5 orang pejabat fungsional. Sedangkan 72 pejabat yang belum menyampaikan kekayaan yakni, Bupati, M.Si, 11 orang pejabat esolan II, 52 orang pejabat esolan III, serta 8 orang pejabat esolan IV dan fungsional.
“Untuk Bupati Lebong, sebelumnya secara lisan sudah kita sampaikan kepada ajudan beliau, agar segera menyampaikan laporan kekayaan yang dimaksud,” lanjutnya.
Dijelaskannya, sesuai edaran KPK RI beberapa item laporan yang harus disampaikan masing-masing pejabat setiap tahunnya yakni mulai dari penghasilan perbulan, aset tak bergerak dan aset bergerak yang dimiliki. Untuk itu, laporan tersebut diminta agar segera disampaikan paling lambat akhir Februari ini. Selain PNS, laporan ini juga harus disampaikan oleh pejabat negara di Kabupaten Lebong, termasuk anggota DPRD.
“Kita masih menunggu hingga batas paling lambat penyampaian LHKPN ini, jika tidak juga disampaikan kami serahkan pada pimpinan,” jelasnya.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor B/93/LHK.00/01-120/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020, seluruh kepala OPD, Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional, Auditor dan P2UPD, Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pejabat yang mengeluarkan perizinan untuk dapat segera menyampaikan LHKPN kepada KPK melauli Aplikasi elhkpn.kpk.go.id dan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lebong paling lambat tanggal 26 Februari 2021. (wlk)