Beranda Nasional Bupati Surati Kemenpan RB, Kembalikan Formasi CASN 2021

Bupati Surati Kemenpan RB, Kembalikan Formasi CASN 2021

248
Apedo Irman Bangsawan

LEBONG – Masyarakat dalam Kabupaten Lebong tampaknya mesti berlapang dada menerima keputusan batalnya pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 ini. Pasalnya, tertanggal 22 Juni 2021 lalu Pemkab Lebong telah resmi melayangkan surat yang ditanda tangani Bupati Lebong, Kopli Ansori, mengenai penundaan dan pengembalian formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ya, surat penundaan dan pengembalian formasi CASN yang ditanda tangani Bupati Lebong ini telah kita sampaikan tertanggal 22 Juni 2021 lalu,” ungkap Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Nelawati, SP, MM, melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Apedo Irman Bangsawan, SH, kepada Radar Lebong kemarin (28/6).
Diakuinya, penundaan seleksi CPNS dan PPPK ini disebabkan karena tidak adanya anggaran sebesar Rp 900 juta untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat beberapa pertimbangan lain yang disampaikan ke Kemenpan RB dalam surat tersebut, diantaranya berdasarkan daftar penggunaan anggaran kegiatan pengadaan, pemberian dan formasi seleksi CPNS tahun 2021 tidak mencukupi untuk melaksanakan seleksi CASN sebagaimana dimaksud. Kemudian, berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran.
“Sampai sekarang kami belum mendapat surat balasan atas surat nomor 800/408/BKPSDM-2/2021 tentang penundaan dan pengembalian formasi CASN formasi tahun 2021 yang sudah dikirim pada 22 Juni 2021 lalu. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban dari kementerian,” lanjutnya.
Disamping itu, pihaknya juga akan segera menyurati BKN Regional VII Palembang perihal penundaan dan pengembalian formasi CASN formasi tahun 2021. Meski surat pengembalian formasi CASN 2021 ini sudah disampaikan ke Kemenpan RB, namun dirinya belum dapat memastikan apakah seleksi CASN ini masih akan tetap dilaksanakan tahun ini atau sebaliknya.
“Apakah seleksi CPNS dan PPPK ini tetap akan digelar atau tidak saya belum bisa berkomentar, yang jelas kita tunggu saja balasan surat penundaan dan pengembalian formasi tersebut,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Pedo ini juga menerangkan, sesuai dengan surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 910/2507/Keuda tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam APBD 2021. Jika lebih kurang 200 PPPK Kabupaten Lebong dengan masa kerja nol tahun, maka pembayaran gaji ditanggung melalui APBD yang mencapai lebih kurang sebesar Rp 10 miliar.
“Itu baru hitungan kasar jika 200-an PPPK yang diterima, maka dalam satu tahun pemerintah mesti menyiapkan sebesar Rp 10 miliar untuk gaji PPPK dan ini belum termasuk tunjangan dan lain sebagainya,” terangnya.
Dirinya mengaku jika surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI ini baru diterima pihaknya mendekati seluruh tahapan seleksi CPNS dan PPPK siap dilaksanakan. Menurutnya, kendala yang dialami Pemkab Lebong sehingga menunda pelaksanaan seleksi CASN 2021 ini tidak hanya persoalan anggaran seleksi saja namun juga kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK setelah direkrut nantinya.
“Jadi bukan hanya terkendala anggaran pelaksanaan saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK setelah diterima nanti,” demikian Pedo. (wlk)