Beranda Nasional Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapuskan Hingga Desember

Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapuskan Hingga Desember

163

LEBONG – Kabar gembira untuk para wajib pajak kendaraan bermotor dalam wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu khususnya di Kabupaten Lebong. Bagi para pemegang kendaraan bermotor roda dua telah diberikan keringanan pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut tertuang didalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.163 BPKD Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 22 Desember 2021 mendatang.

Kepala Samsat Lebong Hendri Sutrisan, S. Hut mengatakan bahwa pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua diberikan atas kendaraan yang telah teridentifikasi atau terdaftar peda Kantor Satuan Admnistrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Yang mana pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan tunggakan kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan roda dua, sedangkan untuk pokok pajak kendaraan tahun berjalan tetap dikenakan.

“Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap kendaraan roda dua dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang belum membayar. Pembebasan sanksi administrasi diberikan sebesar 100 persen dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa Denda PKB, ” kata Hendri.

Dijelaskan Hendri, pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) meliputi pembebasan terhadap denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, kemudian untuk pokok dan denda SWDKLLJ tahun berjalan tetap dikenakan normal. Tujuan pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor itu dimaksud dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat.

“Persyaratan dalam proses registrasi dan identifikasi tetap berlaku sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Idenufikasi Kendaraan Bermotor, ” jelasnya.

Dia menambahkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua tidak berlaku untuk kendaraan bermotor milik pemerintah atau dinas. Sementara, untuk kendaraan dinas milik pemerintah tetap mempedomani Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.408.BPKD Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang pemberian keringanan pokok bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama terhadap kendaraan roda empat atau lebih dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor milik pemerintah dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

“Nanti laporan khusus program pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua dalam wilayah Provinsi Bengkulu, selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur Bengkulu sebagai laporan, ” pungkasnya. (wlk)