Beranda Nasional Dianggap Melanggar UU, Ini Sanksi Berat Kepala Daerah yang Tak Patuhi...

Dianggap Melanggar UU, Ini Sanksi Berat Kepala Daerah yang Tak Patuhi Penghapusan Tenaga Honorer

52
Dianggap Melanggar UU, Ini Sanksi Berat Kepala Daerah yang Tak Patuhi Penghapusan Tenaga Honorer
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ( Foto : JPNN )

JAKARTA, radarlebong.com – Meski hingga saat ini kebijakan penghapusan tenaga honorer masih menimbulkan pro kontra hampir di seluruh provinsi secara nasional.

Namun, mungkin ada baiknya ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Tingkat Provinsi hingga Pemerintah Daerah agar tak sesekali melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Sanksi berat karena telah dianggap melanggar undang undang, bagi Kepala Daerah yang tak patuhi kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut.

Baca Juga : Pemkab Masih Butuh Honorer, Kebijakan Penghapusan Honorer Masih Dikaji

Warning keras ini disampaikan Peringatan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, Jumat (24/6).

Untuk itu, Mahfud mengingatkan para kepala daerah untuk tidak merekrut honorer lagi. Bagi yang tetap merekrut pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN), ada sanksi yang akan diberlakukan.