Beranda Bengkulu Utara Disomasi Soal Berita, 2 Media di BU Membalas

Disomasi Soal Berita, 2 Media di BU Membalas

229
Pengurus SMSi BU saat mendatangi oknum ustadz

BENGKULU UTARA – Terkait dengan somasi yang dilayangkan oleh salah satu ustad di Kabupaten BU terhadap 2 media elektronik atas pemberitaan dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum ustad tersebut, 2 media elektronik membalas somasi tersebut.
Pimpinan KilasBengkulu.com Ediyanto dan Roni selaku pimpinan Penarakyat.id, mengambil langkah melayangkan surat balasan somasi dari kuasa hukum oknum Ustadz yang diduga melakukan perbuatan tercela. Kepada media ini ketika dikonfirmasi terkait surat balasan somasi yang mereka lakukan kepada pihak oknum ustadz As, menerangkan. Kedua pimpinan ini mengaku, menerima surat somasi pada Kamis 29 Apr 2021, setelah melalui kajian yang mendalam bersama penasehat hukumnya, didapati kesimpulan apa yang dilakukan oleh oknum Ustadz As bersama kuasa hukumnya, sudah terkesan mendiskriminasi produk jurnalistik. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh oknum Ustadz cabul berinisial As tersebut, tidak berdasar. Mengingat, produk jurnalistik yang di terbitkan kedua media ini, ditandaskannya sudah sesuai dengan kaedah Jurnalistik dengan merujuk Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Setelah kami pelajari isi somasi, kami nilai ini sudah sikap diskriminasi dengan produk kami. Pasalnya, di dalam somasi ini oknum ustad cabul ini mengkritik gambarnya yang tidak di blur, menurut kami oknum ustadz ini bukanlah anak dibawah umur, sehingga tidak ada arahan maupun larangan untuk penerbitan gambar. Kemudian, mengenai benar atau tidaknya kasus dugaan persetubuhan, yang dilakukan oknum Ustad cabul, itu bukan kapasitas kami untuk pembuktiannya. Kami sifatnya, hanya penulis, berdasarkan data, fakta serta hasil wawancara dan pengakuan dari narasumber kami, yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, kami pun membalas surat somasi ini, yang menandaskan juga akan mengkaji lebih dalam atas sikap diskriminasi pers yang dilakukan oleh oknum Ustad cabul melalui kuasa hukumnya tersebut,” demikian Ediyanto dan Roni.
Sementara itu, Nuroni selaku kuasa hukum oknum Ustad ini ditemui awak media di kantornya, menerangkan bahwa pihaknya hanya menjalankan profesi guna menyampaikan aspirasi keberatan dari kliennya atas pemberitaan yang dilakukan oleh Media Online Kilasbengkulu.com dan Media online Penarakyat.id. Dimana, dalam somasi yang ia kirimkan kliennya sangat keberatan gambar di dua media online tersebut terpampang jelas tanpa di blur sedikit pun. Hal ini dinilai kliennya sudah menjatuhkan dan merusak nama baiknya.
“Kami menerima kuasa untuk menyampaikan keberatan klien kami terhadap pemberitaan dua media online ini, iya kami selaku advokat tentunya menindaklanjutinya. Saya akui, klien kami mendatangi kami ketika pemberitaan ini sudah berlangsung, dan kami langsung melayangkan somasi. Berangkat dari kode etik jurnalis, bahwa klien kami (Ustadz AS,red) keberatan foto pemberitaan di media online tersebut, tidak diblur. Kemudian, bahasa didalamnya pun telah menjudge dan memvonis. Tanpa adanya bukti otentik, kalau memang adanya dugaan persetubuhan atau cabul. Hal itu yang disampaikan klien kami,” ujar Roni.
Disinggung, mengapa soal somasi yang dilayangkannya selaku kuasa hukum Ustadz AS, tanpa didahului dengan surat klarifikasi dan permintaan hak jawab, yang tentunya hal tersebut menyalahi kode etik lawyer serta kode etik jurnalistik, sehingga timbul kesan mendiskriminasi pers. Roni menjelaskan, pihaknya mengakui bawa belum pernah sama sekali melayangkan klarifikasi. Dimana, langkah langsung somasi yang ia lakukan berdasarkan kajian atas pemberitaan dua media online tersebut.
“Kami akui, untuk klarifikasi itu belum kami lakukan, tapi berdasarkan pemberitaan itu mulai tanggal 21 sampai dengan 28 April, beritanya terus. Isinya tetap itulah, tapi judulnya itu luar biasa, sehingga klien kami melawan dengan pemberitaan ini. Yang meminta, agar hal ini ditindaklanjuti melalui somasi hingga bersurat ke dewan pers. Lantaran, somasi kami telah dijawab, untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, kita akan pelajari terlebih dahulu balasan surat dari media Kilasbengkulu.com dan Penarakyat.id ini,” tandasnya.
Disisi lain, menanggapi kejadian ini, Serikat Media Siber Indonesia (SMSi) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu akan lakukan pendampingan terhadap 2 media yang mendapat somasi atas pemberitaan dugaan kasus skandal perselingkuhan oknum ustadz wilayah setempat.
“Kami akan lakukan pendampingan terhadap anggota kami. Intinya kami fasilitasi terlebih dahulu antara kedua pihak, jikapun tidak berhasil kami akan tentukan langkah selanjutnya. Kita tunggu saja,” kata Ketua SMSI Bengkulu Utara, Ismail Yugo.
Ismail mengatakan, langkah yang diambil merupakan respon usai pihaknya mendapat surat klarifikasi dari 2 media online KilasBengkulu.Com dan PenaRakyat.Com, satu hari tertanggal 30 April 2021. Meski somasi merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi Undang-undang. Namun kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ismail menyebutkan, dalam pasal ke 4 pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2017 tentang koordinasi dalam perlindungan dalam kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait profesi wartawan tertuang, jika menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengaduan untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi terlebih dahulu.
“Dalam pasal ke 4 pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas ada diatur. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, lain halnya jika mereka telah melayangkan surat permintaan hak jawab namun tidak dimuat di media tersebut,” tandasnya.(aer)