Beranda Nasional Disurati Bupati, 3 OPD Belum Selesaikan Temuan BPK

Disurati Bupati, 3 OPD Belum Selesaikan Temuan BPK

178

//Inspektorat Beri Peringatan

LEBONG – Meskipun sebelumnya telah disurati Bupati Lebong, Kopli Ansori, tertanggal 7 Mei 2021 lalu untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan dalam LHP LKPD tahun anggaran 2020, namun hingga saat ini 3 OPD Pemkab Lebong masih belum mengindahkan surat Bupati tersebut. Alhasil, Inspektorat Lebong memberikan peringatan melalui surat resmi kepada 3 OPD yakni Dinas PUPR-Hub Lebong, BKD Lebong dan BPBD Lebong.
Inspektur Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra, SP, MM, melalui Sekretaris, Andi Febriansyah, SE, menjelaskan surat teguran yang disampaikan Bupati ini menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI terhadap OPD yang ada di Pemkab Lebong agar temuan tersebut segera ditindak lanjuti. Hanya saja, dari 4 OPD yang wajib menyelesaikan temuan pemeriksaan ini, baru Sekretariat DPRD Lebong yang telah menindaklanjuti dan menyelesaian TGR dengan menyetorkan ke kas daerah (kasda).
“Sedangkan 3 OPD lainnya, sampai dengan hari ini (kemarin, red) belum menunjukkan adanya progres penyelesaian temuan BPK ini sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Dan kita sudah siapkan surat peringatan pertama dan segera akan disampaikan ke 3 OPD tadi,” ungkap Andi kemarin (14/6).
Selain itu, lanjutnya, 3 OPD ini diberikan waktu selama 15 hari kedepan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK dalam LHP LKPD 2020. Jika hingga batas waktu tersebut, rekomendasi ini tidak juga ditindak lanjuti masing-masing OPD akan kembali diberikan peringatan kedua hingga peringatan ketiga.
“Jika sampai peringatan ketiga tidak juga ditindaklanjuti, hal ini akan kita sampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara Daerah (TPKN/D) dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) agar ditindak lanjuti,” lanjutnya.
Disisi lain, Andi mengungkapkan bahwa terdapat temuan kepatuhan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di 9 OPD yang harus diselesaikan sesuai rekomendasi BPK. 9 OPD ini diantaranya Disperkan, Dinkes, PUPR-Hub, Sekretariat Daerah, Dikbud, BKD, RSUD, BPBD, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong ini. Temuan SPI ini, jelasnya, seperti temuan kelemahan sistem internal pengendalian akuntansi dan pelaporan, kemudian temuan kelemahan sitem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dalam belanja, serta temuan kelemahan struktur pengendalian internal.
“Dalam rekomendasi BPK, kita (Inspektorat,red) diminta oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap dana Bansos,” pungkasnya. (wlk)