Beranda Nasional DPRD Belum Ajukan Pemberhentian Sementara 2 Dewan

DPRD Belum Ajukan Pemberhentian Sementara 2 Dewan

401
Ruangan Pimpinan DPRD Lebong ini tertutup saat disambangi awak media kemarin.

LEBONG – Kendatipun saat ini 2 orang anggota DPRD Lebong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diketahui adalah tindak pidana khusus, namun DPRD Lebong belum mengajukan pemberhentian sementara terhadap 2 orang anggota DPRD aktif tersebut. Padahal, dalam PP 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Lebong menyebutkan bahwa anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
Merujuk pada pasal 115 PP nomor PP 12 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Kemudian, disebutkan dalam Tatib DPRD Lebong pasal 157 bahwa anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
Masih dalam tatib DPRD Lebong, pengusulan pemberhentian sementara ini diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati. Apabila, setelah 7 hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati dan selanjutnya Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD mengusulkan pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat.
Plt. Sekretaris DPRD Lebong, Indra Gunawan, S.Pi, M.Si, saat dikonfirmasi kemarin (15/9) justru mengaku jika pihaknya hingga saat ini belum menerima surat dari partai asal 2 anggota DPRD Lebong aktif yang saat ini tersandung tindak pidana khusus tersebut mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Sampai saat ini kami belum menerima surat dari partai bersangkutan dan koordinasi lisan juga belum ada,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebong, Lovi Irawan, mengakui jika hingga saat ini pihaknya masih belum mengambil sikap terkait dengan salah satu kader Partai Golkar yang duduk di DPRD Lebong saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Dirinya mengaku hingga saat ini masih menunggu petunjuk dari DPD I Partai Golkar Bengkulu.
“Kita belum mengambil sikap atas hal ini karena masih menunggu petunjuk dari DPD I Bengkulu dan juga DPP. Yang pasti, kita akan segera melakukan koordinasi atas hal ini,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lebong melalui laman SIPP Pengadilan Negeri Bengkulu, perkara dengan nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl dengan klasifikasi Tindak Pidana Korupsi ini di daftarkan dan dilimpahkan pada Jum’at (10/9) yang lalu. Dakwaan kesatu primair yakni pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua Primair, pasal 8 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan subsidair pasal 9 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (bye)