Beranda Nasional Insentif Upah Pungut Pajak Ngalir ke Mantan Bupati

Insentif Upah Pungut Pajak Ngalir ke Mantan Bupati

395

LEBONG – Temuan pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Lebong tahun anggaran 2020 salah satunya kelebihan bayar insentif upah pungut pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 49 juta lebih, ternyata mengalir ke mantan Bupati Lebong. Meski demikian, Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong memastikan bakal menindak lanjuti temuan BPK tersebut sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh BPK RI.
Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, SSTP, M.Si melalui Kabid Pendapatan, Rudi Hartono, SE, M.Ak, menjelaskan pembayaran insentif upah pungut pajak dan retribusi daerah ini dilakukan pihaknya sesuai dengan PP Nomor 69 tahun 2021. Dimana, instansi atau OPD yang bertugas memungut pajak dan retribusi daerah ini diberikan insenstif masing-masing sebesar 5 persen dan inipun disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbub).
“Berdasarkan aturan tadi, intansi yang menerima upah pungut ini masing-masing sebesar 5 persen, namun hal ini disesuaikan dengan Perbup dan SK,” kata Rudi.
Diakuinya, pembayaran insentif upah pungut pajak dan retribusi daerah ini selain direalisasikan kepada OPD pemungut pajak juga direalisasikan kepada mantan Bupati Lebong. Karena target pajak dan retribusi daerah yang telah mencapai target.
“Kalau Bupati itu juga ada bagiannya, namun untuk besarannya saya lupa. Yang jelas, upah pungut itu diberikan kalau mencapai target realisasi dari penerimaan pajak dan retribusi,” terangnya.
Meski demikian, dirinya memastikan jika pihaknya siap untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif upah pungut pajak yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI tersebut. Hanya saja, untuk menindak lanjuti temuan ini, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Inspektorat Lebong.
“Pasti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, tapi kami masih menunggu petunjuk dari Inspektorat Lebong,” singkatnya. (wlk)