Beranda Hukum Jadi Tersangka, Mantan Ketua DPRD Ajukan Praperadilan Kejari

Jadi Tersangka, Mantan Ketua DPRD Ajukan Praperadilan Kejari

1012
Firnandes Maurisya 2

LEBONG – Mantan Ketua DPRD Lebong, TREP, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016, resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tubei. Praperadilan ini telah teregister di PN Tubei dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2021/PN Tub tertanggal 7 Juli 2021.
Kuasa hukum tersangka, Firnandes Maurisya, SH, MH, kepada Radar Lebong melalui ponsel ini kemarin (8/7) membenarkan jika pihaknya telah menyampaikan praperadilan atas penetapan klien mereka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD Lebong tahun anggaran 2016 yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong.
“Praperadilan ini sudah kita sampaikan ke PN Tubei tertanggal 7 Juli. Dan hal ini juga telah kita sampaikan ke Kejari Lebong sekaligus menyampaikan permintaan penundaan pemeriksaan terhadap klien kita yang dijadwalkan Kejari pada 7 Juli lalu,” ungkap pria yang akrab disapa Nandes ini kepada Radar Lebong.
Ditanyai soal pertimbangan pengajuan praperadilan yang diajukan ini, Nandes enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Menurutnya, hal tersebut akan diungkap pihaknya pada sidang pertama praperadilan di PN Tubei nantinya.
“Karena itu sudah menyangkut materi, saya belum sampaikan dulu. Yang pasti, hal ini akan kita sampaikan dalam sidang pertama di pengadilan nanti. Sampai saat ini, kami masih penetapan jadwal sidang dari PN Tubei,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Radar Lebong melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tubei kemarin, praperadilan yang diajukan oleh pemohon TREP melalui kuasa hukumnya ini telah terdaftar di PN Tubei nomor perkara 1/Pid.Pra/2021/PN Tub tertanggal 7 Juli 2021 dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan termohon Kejaksaan Agung RI Cq Kejati Bengkulu Cq Kejari Lebong.
Ketua PN Tubei, Iman Budi Putra Noor, SH, MH, melalui Panitera Muda Hukum, Arif Budiman, SH, dikonfirmasi kemarin (8/7) membenarkan jika pihaknya telah menerima praperadilan yang diajukan pemohon TREP melalui kuasa hukumnya dan perkara ini telah terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2021/PN Tubei tertanggal 7 Juli 2021.
“Benar, 7 Juli 2021 lalu kita menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui 10 orang kuasa hukumnya yakni permohonan praperadilan atas klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan termohon dalam hal ini Kejari Lebong,” kata Arif.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh pemohon ini rencananya akan digelar pada Senin (26/7) mendatang di PN Tubei. Sidang perdana ini digelar terbuka untuk umum dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Terpisah, Kajari Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, M.Hum, melalui Kasi Pidsus, Ronald Thomas Mendrofa, SH dikonfirmasi terkait dengan praperadilan ini mengaku jika pihaknya baru menerima rilis pemberitahuan untuk sidang yang akan dilaksanakan pada 26 Juli mendatang dari PN Tubei.
“Kita menghormati proses hukum pada masing-masing institusi. Dan pada proses ditingkat Kejari Lebong tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur dan kewenangan kita,” (wlk)