Beranda Nasional Jangan Hanya Tanggap Bencana, Lakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangan Hanya Tanggap Bencana, Lakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

228
BPBD dan beberapa OPD terkait, meninjau lokasi Sabo Dam di Kecamatan Bingin Kuning.

LEBONG – Jebolnya Dam Sabo di Kecamatan Bingin Kuning belum lama ini tampaknya mesti menjadi perhatian serius Pemkab Lebong. Apalagi, jebolnya dam sabo bukan pertama terjadi melainkan sudah beberapa kali terjadi. Terkait dengan kondisi ini Pemkab Lebong diminta tidak hanya tanggap bencana alias hanya reaktif pasca bencana saja melainkan juga mesti ditindak lanjuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi secara utuh.
Kepala Desa Bungin, Yuswan Edi, dibicangi Radar Lebong saat meninjau lokasi Dam Sabo yang jebol bersama beberapa OPD terkait kemarin (30/3) menjelaskan jebolnya tanggul ini bukan pertama kali terjadi, apalagi pasca curah hujan tinggi kerap mengakibatkan banjir dan membuat tanggul jebol. Diakuinya, hampir setiap tahun penanganan kondisi tersebut hanya dilakukan tanggap bencana saja alias perbaikan sementara.
“Kalau saya tidak salah ingat, tanggul ini pertama kali jebol tahun 2017 silam, dan sampai saat ini masih jebol jika banjir. Sejauh ini belum ada pembangunan secara utuh yang dilakukan, hanya perbaikan sementara. Kami berharap jangan cuma tanggap bencana saja atau reaktif bencana saja, tapi harus ada rehabilitasi dan rekonstruksi secara utuh agar kejadian ini tidak terjadi berulang-ulang. Misalnya dibangun bangunan pelapis yang lebih kokoh sehingga tahan lama,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Lebong, Toton Wijaya, ST, mengaku jika saat ini tengah dilakukan normalisasi aliran Air Kotok dengan menggunakan alat berat milik PT. PGE.
“Penanganan akan dilakukan pada 2 titik, pertama di titik patahnya bronjong di Kelurahan Mubai dan kedua di Sabo Dam ini. Saat ini kita masih memprioritaskan pendalaman aliran Air Kotok yang menyebabkan patahnya bronjong karena ini sifatnya mendesak, jika tidak segera ditangani bisa mengancam lahan pertanian milik warga,” katanya.
Sekedar informasi, Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara pada 3 Maret 2021 lalu, mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.
“Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan. Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.
“Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir. Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi,” sambungnya.
Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi. Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.
“Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali,” tandasnya. (arp)