Beranda Hukum Kapolres Minta Pemkab Tegakkan Maklumat Kapolda

Kapolres Minta Pemkab Tegakkan Maklumat Kapolda

221

LEBONG – Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, SIK, meminta Pemkab Lebong untuk segera menegakkan maklumat Kapolda Bengkulu nomor Mak/02/VIII/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bengkulu, tertanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda tangani Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Drs. Guntur Setyanto, M.Si.
“Tentunya kami meminta agar Pemkab Lebong dapat memperhatikan dengan seksama maklumat Kapolda Bengkulu ini agar dapat ditegakkan di Kabupaten Lebong dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Kapolres saat ditemui diruang kerjanya kemarin (19/8).
Sebelum dikeluarkannya maklumat Kapolda Bengkulu ini, lanjut Kapolres, dirinya sudah beberapa kali menyampaikan dalam rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Lebong. Sayangnya, sarana yang disampaikan pihaknya tersebut belum sepenuhnya diberlakukan oleh pemerintah.
“Sudah 3 kali pertemuan dilakukan, namun hanya sebatas iya-iya saja, prakteknya tidak,” cetusnya.
Meski Pemkab Lebong belum secara resmi menyatakan bakal menegakkan maklumat Kapolda Bengkulu ini, namun dirinya memastikan hal ini akan kembali disampaikan pihaknya dalam rapat Satgas Covid-19 yang bakal digelar dalam waktu dekat ini.
“Kita akan terus mendorong agar maklumat ini diberlakukan demi keselamatan kita semua ditengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, beberapa pertimbangan dalam maklumat ini adalah mempertimbangkan penanganan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi berkembang luas di masyarakat. Guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat di Bengkulu serta mencegah timbulnya cluster baru penyebaran Covid-19. Adapun point-point maklumat ini diantaranya agar masyarakat melakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan masing-masing, agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan 5 M.
Kemudian, Tidak mengadakan kegiatan sosial masyarakat yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah besar baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, diantaranya pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, baazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, dan karnaval, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
“Demikianlah maklumay ini disampaikan untuk diketahui dan dipenuhi oleh seluruh masyarakat,” tutup bunyi maklumat Kapolda Bengkulu ini. (wlk)