Beranda Hukum Kejari Sebut Permohonan Prapid Tidak Mempunyai Landasan Yuridis

Kejari Sebut Permohonan Prapid Tidak Mempunyai Landasan Yuridis

121

LEBONG – Dalam sidang kedua praperadilan atas penetapan mantan Ketua DPRD Lebong periode 2014-2019, TR, sebagai tersangka, termohon (Kejari, red) dihadapan majelis hakim menyebutkan jika permohonan yang disampaikan kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis. Karena itu, termohon meminta agar majelis hakim menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan kuasa pemohon.
Dalam jawaban termohon yang disampaikan, Alman Noveri, SH, MH, dihadapan ketua majelis hakim, Imam Budi Putra Noor, SH, MH, pihak termohon meminta majelis hakim untuk menolak seluruhnya atas permohonan yang disampaikan kuasa pemohon. Menurut termohon, dalil yang disampaikan kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis, karena itu pihaknya meminta majelis hakim untuk menolak permohonan seluruhnya yang diajukan kuasa pemohon.
“Dapat kami simpulkan bahwa dalil yang diajukan kuasa pemohon tidak berdasar landasan yuridis. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruhnya permohonan yang disampaikan kuasa pemohon,” katanya.
Termohon juga mengungkapkan penetapan mantan Ketua DPRD Lebong periode 2014-2019, TR, sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran rutin di Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016 ini telah dilakukan pihaknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Dalam penetapan ini, termohon memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka,” ujarnya.
Pantauan dilapangan kemarin, dalam sidang ini termohon menyerahkan jawaban termohon atas permohonan yang diajukan kuasa pemohon kepada hakim tunggal, Imam Budi Putra Noor, SH, MH. Sidang praperadilan ini rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini (28/8) dengan agenda penyerahan bukti tambahan surat dari pemohon, bukti surat dari termohon, mendengarkan saksi ahli dari pemohon dan saksi-saksi termohon. (wlk)