Beranda Nasional Kelola Lahan Pemkab, Oknum Dewan Tak Setor Kewajiban

Kelola Lahan Pemkab, Oknum Dewan Tak Setor Kewajiban

220
Pemasangan papan merk lahan ini milik Pemkab Lebong yang dilakukan beberapa waktu lalu.

LEBONG – Setelah sebelumnya terungkap jika lahan milik Pemkab Lebong dikelola oleh masyarakat namun sejak bertahun-tahun tidak menyetorkan kewajibannya 40 persen dari hasil panen pada lahan tersebut, ternyata pengelola lahan yang tidak menyetorkan kewajiban ke Pemkab Lebong sebagai bagian dari kesempatan ini diduga merupakan anggota dewan aktif Kabupaten Lebong. Meski demikian, saat ini Pemkab Lebong telah menunjuk pengelola lahan yang baru pada lokasi tersebut.
Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi SSTP, M.Si melalui Kabid Aset Rizka Putra Utama, M.Si, dikonfirmasi kemarin tidak menampik jika selama ini lahan seluas 1,7772 hektar milik Pemkab Lebong yang berada di Kecamatan Lebong Sakti, dikelola oleh salah satu oknum anggota DPRD Lebong. Diakuinya, sejak beberapa tahun belakangan ini pengelola tidak pernah menyetor ke Pemkab Lebong sesuai kesepatan yakni 40 persen dari hasil panen.
“Disekitar lahan milik pemkab Lebong ini terdapat 3 sertifikat lain. Total lahan yang dikelola oleh oknum anggota DPRD Lebong mencapai seluas 1.7772 hektare,” ungkapnya.
Diakuinya, pihaknya telah turun ke lapangan untuk memastikan siapa pengelola lahan tersebut dari beberapa warga yang mengelola lahan disekitar lahan milik Pemkab Lebong disebutkan jika lahan ini memang dikelola oleh oknum anggota DPRD Lebong.
“Saat itu kita juga langsung menanyakan kepada masyarakat yang sedang bekerja di lokasi tersebut, dan mereka mengaku kalau mereka ini bekerja dengan oknum tersebut,” tegasnya.
Meski demikian, saat ini lahan seluas 1,7772 hektar milik Pemkab Lebong yang berada di Kecamatan Lebong Sakti ini telah ditarik oleh Pemkab Lebong dan tidak lagi dikelola oleh oknum anggota DPRD Lebong.
“Kita (Pemkab, red) sudah menunjuk pengelola yang baru dan sesuai aturan pengelola ini wajib menyetorkan 40 persen hasil pertanian ke pemerintah sebagai PAD. Hingga saat ini kita masih terus melakukan penataan terhadap aset milik pemerintah,” tandasnya. (dap)