Beranda Nasional Ketua DPRD Provinsi Respon Cepat Keluhan Warga Soal PT. KRU

Ketua DPRD Provinsi Respon Cepat Keluhan Warga Soal PT. KRU

163
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM, bertemu dengan 8 kades yang mengeluhkan minimnya kontribusi perusahaan batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di Bengkulu Tengah.

BENGKULU – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM, tampaknya tak main-main dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat. Bagaimana tidak, mendapati adanya keluhan warga terkait dengan minimnya kontribusi tambang batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Bentang), Ketua DPRD Provinsi Bengkulu langsung turun ke lapangan.
Dalam pertemuan antara Ketua DPRD Provinsi Bengkulu bersama 8 Kepala Desa (Kades) diantaranya Kades Taba Lagan, Kades Lagan Bungun, Kades Pagar Jati, Kades Gajah Mati, Kades Semidang, Kades Pagar Gunung, Kades Siring dan Kades Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Benteng ini, terungkap jika aktivitas tambang batu bara menimbulkan dampak bagi warga di 8 tersebut salah satunya adalah debu akibat pengangkutan batu bara.
“Kami juga tidak mendapat apapun dari tambang batu bara ini. Setiap hari kami menghisap debu akibat dari pengangkutan batu bara. Kami tidak meminta banyak pak, cuma minta bantu disediakan ambulance karena sampai saat ini jika ada warga kami yang sakit harus dirujuk dengan menggunakan kendaraan seadanya,” ungkap Kades Kades Taba Lagan, Oto Komri, usai bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi dan rombongan, di Desa Gajah Mati.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sejak tahun 2019 lalu desa tidak lagi mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan padahal sebelumnya desa mendapatkan bantuan dana CSR sebesar Rp 35 juta.
“Sampai saat ini kami tidak tahu kemana dana CSR itu pak, padahal dana ini sangat membantu untuk masyarakat kami,” lanjutnya.
Pada pertemuan itu juga terungkap dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang ingin bekerja di PT. KRU. Disebutkan, warga yang ingin bekerja di perusahaan ini dimintai uang mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
“Warga kami yang ingin berkarja di tambang itu karena tidak punya uang, tapi belum diterima bekerja dimintai uang agar bisa bekerja di KRU. Harusnya, masyarakat kami yang menjadi prioritas karena wilayah tambang ini berada dalam wilayah desa kami. Kami sangat berharap DPRD Provinsi bisa menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan dan menindaktegas pelanggaran yang terjadi,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM, menjelaskan permintaan ambulance yang disampaikan oleh masyarakat ini bukan sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap kesehatan warga yang terdampak akibat aktivitas tambang batu bara tersebut.
“Persoalan yang disampaikan 8 kades ini harus cepat dituntaskan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat kita yang terdampak aktivitas perusahaan tambang batu bara. Wajib bagi perusahaan untuk memberikan CSR, jika ini tidak dilakukan patut dipertanyakan kemana dana CSR ini. Yang pasti, masalah ini akan kita bahas secara khusus di DPRD Provinsi,” ujarnya.
Meski demikian, Ihsan, meminta agar 8 kades ini menyampaikan laporan secara tertulis kepada pihaknya sehingga pihaknya dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat atas dampak perusahaan tambang batu bara PT. KRU. “Segera berikan laporannya tertulis, segera akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Human Resource Development (HRD) PT KRU Bengkulu, Broto Suseno, mengaku jika pihaknya belum menerima permintaan bantuan ambulance dari desa. Namun, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan yang disampaikan warga tersebut. Sedangkan terkait dengan dana CSR yang disebut tidak pernah diberikan oleh perusahaan, ia mengaku jika sejak tahun 2020 perusahaan tidak memberikan dana CSR. Pasalnya, aktivitas pertambangan dihentikan sementara karena pandemi Covid-19.
“Permintaan ambulance ini akan kita sampaikan kepada pimpinan dulu. Karena kita lockdown, kita tidak berikan dulu CSR nya. Kami juga baru kerja lagi bulan April 2021 lalu. Jadi belum bisa kita berikan. Kedepan, kita akan berikan lagi dana CSR itu,” ungkapnya.
Ditanyai mengenai dugaan pungli terhadap warga yang hendak bekerja di PT. KRU, Broto menegaskan jika hal tersebut tidak dibenarkan. Bahkan, pihaknya juga pernah mendapatkan laporan mengenai dugaan pungli bagi warga yang ingin bekerja di PT. KRU.
“Malah laporan yang disampaikan kepada kami, justru oknum kades dan oknum anggota DPRD di Bengkulu Tengah yang diduga melakukan pungli kepada warga yang ingin bekerja disini. Yang meminta itu mereka, bukan kita (KRU),” beber Broto.
Pihaknya pun mengaku siap jika nantinya dipanggil DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan laporan yang disampaikan oleh warga tersebut. “Tentu kita siap, jika diundang,” tandasnya. (ken)