Beranda Nasional Laporan Pemutakhiran OP 2021 Masih Minim

Laporan Pemutakhiran OP 2021 Masih Minim

194
Rudi Hartono

LEBONG – Tampaknya tingkat kepatuhan desa dan kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data jumlah objek pajak Tahun Anggaran 2021, berdasarkan surat edaran nomor 971 11/ 97/ BKD-03/2021 masih minim. Buktinya, hingga kemarin, (1/30) dari 93 desa dan 11 kelurahan dalam Kabupaten Lebong. Tercatat baru 5 desa dan 1 kelurahan saja yang sudah menyampaikan laporan data objek pajak baru tersebut.

“Iya, sejauh ini baru 5 desa dan 1 kelurahan yang menyampaikan hasil pemutakhiran laporan objek pajak baru tahun 2021 itu diantaranya, desa Talang kerinci, Gandung Baru, Lokasari, Bioa Putiak, Air Kopras, dan Kelurahan Tapus,” kata Plt. Kepala Badan Keunagan Daerah (BKD) Lebong, Erik Rosadi, SSTP, M.Si, melalui Kabid Pendapatan, Rudi Hartono SE, M.Ak saat ditemui Radar Lebong diruang kerjanya Senin, (1/3).

Rudi menjelaskan, bahwa sehubungan dengan rencana pemerintah Kabupaten Lebong dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Tahun Anggaran 2021 ini. Maka, lanjutnya, dari BKD meminta kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk memberikan usulan bagi wajib pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada tahun 2020.

“Kami berharap kepada seluruh pemdes dan kelurahan untuk segera menyampaikan laporan data baru objek pajak tersebut, karena mengingat laporan itu sangat penting agar selanjutnya bisa kami tindaklanjuti, ” jelasnya.

Lanjut Rudi, pihaknya juga menghimbau bagi seluruh camat se-Kabupaten Lebong, selaku Koordinator untuk memberitahukan kepada seluruh kepala desa atau Lurah di kecamatan masing-masing dalam upaya pemutakhiran objek pajak tersebut.

“Jika ada nantinya kepala desa yang tidak mengerti terkait teknis pendataan dan pemutakhiran objek pajak tersebut, kita dari bidang pendapatan selalu siap untuk melayani dan membimbing untuk menyelesaikan permasalahan yang di temui, tentu saja pada saat jam kerja, ” bebernya.

Lanjutnya, pada dasarnya pemuktakhiran objek pajak pasti dilakukan setiap awal tahun. Tahun ini pihaknya mengakui terdapat kelambatan, karena masih ada desa yang masih nol persen PBB-P2 nya. Pemutakhiran ini juga dilakukan karena pasti ada terdapat pendaftaran PBB-P2 yang baru dan ada juga berubah status hak kepemilikannya.

“Yang jelas, kami berharap pihak desa dan kelurahan dapat segera melakukan pemutakhiran data objek pajak untuk tahun 2021 ini, karena pemutakhiran ini sangat penting untuk menentukan target PBB-P2,” tambahnya.

Sementara itu, tambahnya, guna memaksimalkan pembayaran PBB-P2. Pemkab Lebong tahun ini juga telah merencanakan akan menerapkan penagihan PBB-P2 melalui mobile banking. Bahkan, sebelumnya pihak Bank Bengkulu yang akan dijadikan mitra sudah melakukan koordinasi terkait rencana penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKs) penerapan wacana tersebut.

“Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan menggelar rilis atau semacam pengumuman, terkait peneraan penagihan PBB-P2 melalui mobile banking, ” demikian Rudi Hartono. (wlk)