Beranda Nasional Lebong Tidak Lagi Zona Hijau

Lebong Tidak Lagi Zona Hijau

202
Kapolres

LEBONG – Menyikapi terus bertambahnya jumlah warga dalam Kabupaten Lebong yang terkonfirmasi positif Covid-19, Wakil ketua II Satgas Penangan Covid-19 Kabupaten Lebong, AKBP, Icshan Nur, SIK, menghimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat Lebong, untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sekarang jumlah kasus positif corona di Lebong mencapai 150 kasus, 3 meninggal dunia, 131 sembuh, dan 16 masih isolasi mandiri. Agar tidak terjadinya penambahan kasus baru, maka diharapkan semua masyarakat Lebong tetap mematuhi prokes, ” ungkap Wakil Ketua II Satgas Penangan Covid-19 yang juga sekaligus menjabat sebagai Kapolres Lebong.

Menurutnya, selama ini masyarakat Lebong terlalu jauh terlena dengan zona hijau yang lama. Untuk itulah, lanjutnya, sekarang masyarakat harus bangun dan sadar bahwa Lebong tidak lagi hijau. Apalagi, dengan kembali bertambahnya 1 warga Lebong yang meninggal dunia karena Covid-19. Sehingga masyarakat perlu meningkatkan disiplin diri menerapkan prokes, untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

“Saya meminta seluruh masyarakat Lebong agar patuh dan taat pada peraturan dan himbauan pemerintah terutama dalam menerapkan prokes Covid 19,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait 1 warga asal Kecamatan Lebong Tengah yang meninggal karena Covid-19 tersebut, dirinya bersama tim Satgas sudah memberikan arahan dan membujuk keluarga alm. Supaya penanganan jenaza dapat dilakukan sesuai dengan SOP, namun keluarga alm tetap menolak jika jenaza dikebumikan secara Covid-19. Sehingga diminta membuat pernyataan menolak untuk di umumkan kepada masyarakat.

“Pihak keluarga menolak penangan jenaza dilakukan sesuai prosedur Covid-19. Sehingga kami meminta agar membuat surat pernyataan penolakan dan diumumkan kepada masyarakat, ” bebernya.

Disisi lain, kata Kapolres, pihaknya juga berharap, bagi masyarakat yang melaksanakan pergelaran pesta hajatan juga harus menerapkan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan imbauan yang sebelumnya sudah disampaikan. Salah satunya wajib menyediakan tempat cuci tangan. Sebab, kedepan jika pemilik hajatan kedepatan tidak mengindahkan prokes yang dimaksud, maka terpaksa akan dilakukan pembubaran.

“Kita pastikan kalau tidak mau diimbau, maka hajatan tersebut akan kita bubarkan. Dan kedepan kita minta pak Bupati untuk mengusulkan perbub covid harus menjadi perda, supaya Satgas Covid-19 dalam melakukan operasi yustisi bisa memberikan tindakan atau hukuman yang ada daya efek jeranya, ” tututupnya. (wlk)