Beranda Nasional Maksimalkan Penagihan PBB-P2

Maksimalkan Penagihan PBB-P2

113
Rudi Hartono

LEBONG – Badan Keuangan Daearah (BKD) Lebong melalui Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil BKD Lebong, minta agar masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan dalam Kabupaten Lebong gencar melakukan penagihan Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Hal itu mengingat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) telah selesai didistribusikan.

“Kami berharap, camat, kades hingga lurah bisa segera menyampaikan dan melakukan penagihan terhadap objek pajak di wilayahnya masing-masing. Terutama desa jika realisasi PBB-P2 tahun ini rendah, maka dipastikan hal itu akan mempengaruhi besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima tahun 2022 mendatang, ” ungkap Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, SSTP, M.Si, melalui Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Rudi Hartono, SE, M.Ak kepada Radar Lebong.

Lebih jauh, dijelaskannya, dalam penghitungan pagu ADD setiap desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDSos) Lebong, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 akan menjadi salah satu tolak ukurnya. Untuk itulah, diharapkan adanya peran aktif dari seluruh desa dan kelurahan agar lebih memaksimalkan penagihan PBB-P2.

“Mengingat sekarang sudah memasuki bulan Juli, kami mengimbau agar desa dan kelurahan dapat memaksimalkan penagihan PBB-P2 kepada setiap wajib pajak diwilayahnya masing-masing. Sehingga pelunasan PBB-P2 dapat diselesakan sebelum jatuh tempo pembayaran, ” lanjutnya.

Ditambahkan Rudi, untuk tahun ini nilai ketetapan pajak PBB-P2 sebesar Rp 1.446.138.286 atau naik sekitar Rp 3.734.713 dari tahun sebelumnya dengan total 31.700 objek pajak. Dari nilai itu sebagian besar masih disumbang oleh perusahaan, perkebunan dan hotel yang ada di kabupaten Lebong. Sementara untuk PBB2 individu yang dibebankan kepada masyarakat hanya Rp 561 juta.

“Dalam memaksimalkan target PAD itu tentu butuh peran aktif seluruh pihak mulai dari camat hingga kepala desa maupun lurah. Terpenting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, ” singkatnya. (wlk)