Beranda Nasional Mutasi ASN Harus Izin Mendagri

Mutasi ASN Harus Izin Mendagri

313
Sumiati

LEBONG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tampaknya paham betul ancaman mutasi pegawai pasca Pilkada yang bisa mengganggu kinerja pemerintah. Alhasil, Pemkab Lebong pun memastikan tidak bakal menggelar mutasi sebelum adanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lebong periode 2021-2024 yang bakal digelar pada Februari mendatang.
“Ya, sesuai dengan edaran Mendagri tentang tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020, dilarang melakukan mutasi tanpa seizin dari Kemendagri,” ungkap Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Sumiati, SP, MM.
Dalam edaran Mendagri ini, lanjutnya, hanya ada 3 syarat yang diperbolehkan untuk melakukan mutasi pejabat diantaranya pejabat tersebut meninggal dunia, pejabat melakukan tindak pidana atau mengisi kekosongan jabatan.
“Selain dari 3 syarat ini, tidak boleh melaksanakan mutasi sampai adanya Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” lanjutnya.
Ditambahkannya, dalam poin 2, SE Mendagri tersebut menyebut, bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020.
Termasuk juga, tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri. “Kita ikuti aturan yang berlaku,” tandasnya. (wlk)