Beranda Nasional Mutasi Pejabat Diduga Tidak Sesuai Surat Kemendagri

Mutasi Pejabat Diduga Tidak Sesuai Surat Kemendagri

584
Bupati, Kopli Ansori, melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat Pemkab Lebong

LEBONG – Mutasi yang dilaksanakan Pemkab Lebong sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 221 tahun 2021 belum lama ini, diduga melanggar Surat Kemendagri tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemda Kabupaten Lebong. Pasalnya, dalam surat tersebut Kemendagri hanya menyetujui pengangkatan dan pelantikan terhadap 8 orang pejabat administrator dan pengawas, namun sesuai SK Bupati 221 tahun 2021 didapati 16 orang pejabat yang masuk daftar mutasi.
Berdasarkan informasi yang dilapangan, pada mutasi pejabat administrasi sesuai SK Nomor 221 tahun 2021 terdapat sebanyak 16 pejabat eselon III dan IV yang masuk dalam daftar mutasi. Dari jumlah tersebut, belasan pejabat mendapat promosi jabatan bahkan beberapa diantara justru nonjob.
Sedangkan, jika mengacu pada Surat Kemendagri nomor 821/3590/OTDA tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebong, pada point ke 4 disebutkan secara prinsip Bupati Lebong disetujui melakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemda Lebong sebanyak 8 orang. Namun, pada pelaksanaan mutasi yang dipimpin langsung Bupati, Kopli Ansori di aula Pemkab Lebong, total pejabat yang masuk dalam gerbong mutasi perdana ini sebanyak 16 orang pejabat.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Lebong, Apedo Irman Bangsawan, SH menyebut itu adalah hak dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Bupati Lebong, Kopli Ansori.
“Memang pada sebelumnya kita sudah mendapat rekomendasi JPT dari Kemendagri, namun itu merupakan haknya PPK apakah mau dilantik atau tidak. Dan terkait hal itu silakan ditanyakan langsung dengan pak Bupati,” kata Pedo.
Lebih jauh, Pedo mengaku, jika dirinya belum membaca surat Kemendagri tersebut. Namun, dirinya tetap berpedoman pada rekomendasi pada sebelumnya, karena bisa saja rekomendasi dari Kemedagri itu ada dua. Karena itu, dirinya menyarankan agar hal ini ditanyakan langsung ke Bupati atau ke Sekda Lebong.
“Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh mengenai hal itu, karena saya tidak mengetahui pasti permasalahannya dan silakan ditanyakan langsung dengan pak Bupati atau dengan pak Sekda. Yang jelas, berpedoman dengan rekomendasi sebelumnya di masa jabatan pak Rosjonsyah diperbolehakn untuk mengadakan lelang JPT 8 OPD, dan diperkenankan juga untuk mengisi jabatan kosong yang ada di pemerintahan Kabupaten Lebong,” singkatnya. (wlk)