Beranda Bito Sadei Nikah di Balai KUA Wajib Terapkan Prokes

Nikah di Balai KUA Wajib Terapkan Prokes

135
Cegah Stunting, Calon Pengantin Tak Hanya Siap Nikah Tapi Juga Hamil
Catin (Foto dokumentasi/radarlebong.com)

LEBONG SAKTI – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Sakti, mewajibkan setiap pasangan calon pengatin (catin) yang ingin mendapatkan pelayanan akad nikah di balai KUA wajib dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona. Apabila, catin maupun kedua belah pihak keluarga tidak menerapkan prokes, maka KUA berhak menolak atau menunda permohonan pelayanan nikah.

“Untuk saat ini pelayanan akad nikah masioh tetap kita berikan kepada setiap para pemohon, namun derngan catatan dengan tetap menerapkan prokes pencegahan covid-19. Apabila tidak bersedia dalam mematuhi protokol kesehatan, maka KUA berhak menolak pelayanan akad nikah,” ungkap Kepala KUA Lebong Sakti Suandi, ST.hi ketika dibincangi Radar Lebong Kamis, (19/11) kemarin.

Tidak hanya di balai nikah KUA, lanjutnya, pelayanan akad nikah di luar balai seperti dirumah, gedung, dan masjid juga wajib menerapkan prokes dengan tetap menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak, serta tidak berkerumunan. Hal tersebut dimaksud supaya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran wabah Covid-19. Terlebih, seluruh KUA sudah diberikan otoritas untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19.

“Hampir setiap wilayah kasus terkonfirmasi positif covid-19 terus bertambah, maka dari itu salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru dengan tetap menerapkan prokes,” ujarnya.

Dia menambahkan, pelayanan akad nikah merupakan salah satu jenis layanan yang harus tetap berjalan meskipun dalam situasi pandemi covid-19. Oleh kartena itu, KUA harus mengatur sedemikian tentang pelaksanaan akad nikah supay tidak terjadinya klaster baru. Maka ditegaskan setiap catin maupun pihak keluarga catin harus menerapkan prokes, termasuk dengan membatasi jumlah warga yang daftan untuk mengahadiri psoses pelaksanaan akad nikah.

“Kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan akad nikah baik di balai nikah KUA maupun diluar balai nikah wajib menerapkan prokes, apabila tidak bersedia maka pelayanan akad nikah tidak bisa diberikan,” demikian Suandi. (arp)