Beranda Bengkulu Utara Pemkab dan BPN Gelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

Pemkab dan BPN Gelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

184
Rapat bersama pihak BPN Bengkulu Utara terkait Landreform

BENGKULU UTARA – Dalam rangka pembahasan pengusulan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk ditetapkan menjadi tanah obyek redistribusi dan penetapan subyek calon penerima redistribusi tanah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten BU menggelar sidang panitia pertimbangan landreform (perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah), bertempat di ruang Rapat Setdakab BU, Kamis (3/6).
Bupati BU Ir H Mian, ditemui awak media usai membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, bahwa kegiatan ini digelar terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha lebih optimal serta memberi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah.
“Ya kegiatan ini juga untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dan juga mencegah terjadinya sengketa tanah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Bupati Mian
Ditambahkannya, dimana di tahun 2021 ini banyak progres yang akan dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten BU terkait dengan hal ini, seperti Redistribusi Tanah yang ditargetkan 1400 bidang. Pensertifikatan tanah lintas sektor bagi dunia usaha yang ditargetkan sebanyak 250 bidang. Program PTSL yang ditargetkan sebanyak 7500 bidang serta program lainnya.
“Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN Kabupaten BU dengan adanya sidang panitia pertimbangan landreform atau PPL ini karena kita mengetahui progres program-program yang dilakukan BPN BU seperti program PTSL, Redistribusi tanah dan program lintas sektor UKM bagi pelaku usaha dan ini akan kita inventarisir,” ungkapanya.
Sementara itu, Kepala BPN BU Encep Mulya Nakwori, SSiT MH menjelaskan, dalam sidang tersebut pihaknya membahas objek dan subjek yang akan ditetapkan menjadi objek dan subjek redistribusi. Hal itu berdasar inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek serta pengukuran dan pemetaan tanah.
“Dengan demikian dengan adanya aidang ini baik pemerintah daerah dan masyarakat serta dapat kepastian hukum tentang kepemilikan tanah maka akan dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah itu sendiri,” tuturnya
Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut dihadiri, Bupati BU Ir H Mian, Kepala Subdir Kepala Penetapan Redistribusi Potensi Bid. Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kepala Kantor BPN Bengkulu Utara Encep Mulya Nakwori, SSiT MH, Kasat Intel Polres BU AKP Andri Anwar, Asisten I Setdakab BU Dullah SE, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, DTPHP. (aer)