Beranda Bengkulu Utara Pemkab Fasilitasi JKK dan JKM Bagi Non ASN

Pemkab Fasilitasi JKK dan JKM Bagi Non ASN

187
Rapat rencana MoU antara Pemkab BU dan pihak PT Taspen atas jaminan asuransi JKK dan JKM

/Bakal MoU Dengan PT. Taspen

BENGKULU UTARA – Pemkab Bengkulu Utara, Rabu (2/6) melaksanakan rapat koordinasi rencana kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Bengkulu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Tenaga Harian Lepas ( THL), Tenaga Kontrak (TK), dan Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, Ruang Rapat Sekda Kab BU.
Dalam penyampaiannya, Asisten I Setdakab BU Dullah, SE yang juga dihadiri oleh Bagian Kerjasama Setdakab BU, Management PT Taspen Bengkulu Fanny Yudha W, Feby Adhi Putra dan Dwi Haryani, mengungkapkan. Rencana kerjasama ini didasari atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Dimana, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.
“Iya kita baru merencanakan yang akan di laporkan ke BUpati BU atas, sosialisasi pihak PT Taspen terkait pada Pasal 99 PP 49 disebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, JKK dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK,” ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya mewakili Pemkab BU pada dasarnya menyambut baik program ini. Yang mana hal ini, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah melalui Taspen untuk mendapatkan jaminan hak dan perlindungan bagi setiap aparatur negara baik PNS maupun non-PNS. Adapun peraturan yang berlaku bagi calon CPNS PPPK nanti, dalam hal ini sudah dipelajari, dan akan memberlakukan PP 70. Tentang, pengelolaan JKK dan JKM yang diamanatkan kepada Taspen. Dengan ini TASPEN selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara, juga memberikan perlindungan berupa bagi pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer pemerintah.
“Tentunya kami mengucapkan terima kasih, dengan jaminan ini para pegawai kami akan lebih tenang karena sudah dijamin, sehingga akan lebih produktif lagi. Namun, wacana ini, tetap atas perizinan kepala daerah, mengingat ini adalah bentuk komitmen dan perhatian kami kepada pegawai non-ASN. Karena dengan masuknya saudara-saudara kita ini ke dalam program JKK dan JKM, maka mereka akan menerima manfaat berupa perlindungan dan jaminan yang baik,” imbuhnya. (aer)