Beranda Nasional Pemkab Kaji Permintaan Kompensasi Tunai Untuk Sopir Travel

Pemkab Kaji Permintaan Kompensasi Tunai Untuk Sopir Travel

229
Pemkab Lebong menggelar audiensi bersama sopir travel Lebong terkait dampak penyekatan yang diberlakukan.

//Masuk Lebong, ASN Disebut Tidak di Swab

LEBONG – Pemkab Lebong kemarin menggelar audiensi bersama Organda Lebong serta perwakilan sopir travel yang ada dalam Kabupaten Lebong terkait dengan permintaan kompensasi tunai yang disampaikan sopir travel saat mendatangi Satgas Covid-19 Lebong beberapa waktu lalu. Dalam audiensi ini juga dilaporkan jika ASN tidak ikut dilakukan swab ditempat pada posko masuk Lebong, seperti halnya pada masyarakat lainnya.
Ketua Organda Lebong, Gulpan Gapero, dalam audiensi ini kemarin mengungkapkan pasca diberlakukannya posko pada 2 pintu masuk Lebong dan swab ditempat bagi warga yang ingin masuk ke Lebong menyebabkan pendapatan para sopir travel mengalami penurunan hingga mencapai antara 70-80 persen dari sebelum adanya kebijakan tersebut.
“Banyak dari penumpangan kami yang beralasan membatalkan rencana mereka untuk ke Lebong karena takut di swab. Kondisi ini membuat pendapatan kami turun drastis. Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, tetapi kami juga berharap dapat memberikan perhatian kepada kami sopir travel ini yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami meminta agar pemerintah memberikan kompensasi tunai kepada sopir travel karena kami sangat terdampak dengan kebijakan ini,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, dirinya juga menyebutkan jika kebijakan swab ditempat bagi setiap warga yang ingin masuk ke Lebong ini terkesan tebang pilih. Pasalnya, dirinya mendapati oknum ASN yang berhasil melewati posko perbatasan tanpa dilakukan swab ditempat dengan hanya melambaikan tangan kepada petugas di posko.
“Ini dilaporkan oleh sopir travel trayek Rejang Lebong-Lebong terjadi pada posko di Desa Bioa Sengok. Kami harap ada solusi yang bijak atas dampak kebijakan ini, karena dari sanalah sumber pendapatan kami untuk mencukupi semua kebutuhan,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati, Kopli Ansori, tidak berjanji akan memenuhi kompensasi tunai yang diminta oleh sopir travel ini. Pasalnya, pihaknya masih akan membahas lebih jauh mengenai permintaan ini, termasuk juga mencari aturan terkait dengan permintaan kompensasi ini.
“Jika memang dalam aturannya tidak menyalahi dan anggarannya ada, maka permintaan ini bisa kita realisasikan. Namun, begitu juga sebaliknya kalau aturannya tidak ada dan anggaran terbatas, kami berharap adanya pengertian dari sopir travel ini,” kata Bupati.
Bupati mengaku sebelum didirikannya posko Covid-19 di pintu masuk Lebong ini, pihaknya telah melakukan kajian dan pertimbangan secara matang termasuk juga dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. Namun, Bupati memastikan pendirian posko ini adalah semata-mata untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam Kabupaten Lebong. “Yang jelas, permintaan kompensasi tunai ini akan kami pelajari dan kaji lebih dulu. Jangan sampai nanti, kebijakan yang kita keluarkan justru bertentangan dengan aturan berlaku, kebijakan yang dilakukan mesti ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya ASN yang dilaporkan tidak dilakukan swab ditempat saat melewati posko yang ada di perbatasan, Bupati menegaskan jika laporan ini hendaknya disertai dengan bukti sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihaknya. Menurutnya, jika hanya sekedar dilaporkan tanpa disertai bukti yang kuat pihaknya juga tidak bisa gegabah dalam memberikan sanksi.
“Kalau memang ada yang seperti itu, saya minta laporan yang disampaikan disertai dengan bukti, sehingga bisa kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Swab ditempat ini berlaku untuk siapapun yang akan masuk ke Lebong, mau ASN atau bukan, mau pejabat atau warga biasa, semuanya wajib swab di posko. Kalau ada pejabat atau ASN yang tidak mau mengikuti aturan ini, kita bubarkan saja posko ini, jangan karena jabatan kita tidak mengindahkan aturan yang ada,” pungkas Bupati. (wlk/dap)