Beranda Hukum Penetapan Mantan Ketua DPRD Sebagai Tersangka, Dianggap Tidak Sah

Penetapan Mantan Ketua DPRD Sebagai Tersangka, Dianggap Tidak Sah

770
Firnandes Maurisya 2

//Sidang Perdana Praperadilan

LEBONG – Tim kuasa hukum, mantan Ketua DPRD Lebong, TR, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tubei untuk membatalkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong tentang penetapan TR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Lebong tahun anggaran 2016. Alasannya, penetapan tersangka ini tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Pemohon tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, karena saat itu pemohon bukan merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pengguna Anggaran (PA) pada tahun 2016,” kata Kuasa Hukum TR, Firnandes Maurisya, SH, MH, usai sidang perdana praperadilan di PN Tubei dengan agenda pembacaan permohonan, kemarin (26/7).
Disebutkannya, dalam perkara ini Tuntutan Kerugian Negara (TGR) sebesar Rp 1,4 miliar di DPRD Lebong seperti disebutkan dalam hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Lebong Tahun Anggaran 2016 oleh BPK RI, pada buku ketiga disebutkan jika TGR tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan rekomendasi BPK RI yang dilakukan pada tahun 2017.
“Unsur korupsi sebagaimana yang ditetapkan oleh termohon ini sudah tidak memenuhi unsur karena kerugian negara pada tahun anggaran 2016 di DPRD Lebong sudah dikembalikan sesuai dengan yang disebutkan dalam LKPD Pemkab Lebong tahun anggaran 2016 yang dikeluarkan oleh BPK RI. Kemudian, terjadi double penerimaan keuangan daerah atas perkara ini, pertama pengembalian ke kas daerah yang dilakukan tahun 2017 serta penyetoran uang yang dilakukan oleh pemohon kepada pihak termohon pada bulan Maret 2021 lalu,” sebutnya.
Karena itu, pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan surat perintah penyidikan Kejari Lebong atas penetapan pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, Ketua PN Tubei, Iman Budi Putra Noor, SH, MH, melalui Panitera Muda Hukum, Arif Budiman, SH, mengungkapkan setelah sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan oleh pemohon, sidang praperadilan akan kembali digelar hari ini (27/7) dengan agenda jawaban dari termohon.
“Sidang akan dilanjutkan besok (hari ini, red) dengan agenda jawaban dari termohon serta bukti-bukti dari pihak termohon,” katanya. (wlk)

//Grafis

Petitum Permohonan Praperadilan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT 91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dari penyidikan dan penetapan Pemohon selaku Tersangka mutatis mutandis tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan uang titipan pengembalian kerugian negara yang dititipkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.353.217.500 [satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] kepada Pemohon;
7. Membebankan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara.
—–
Sumber: SIPP PN Tubei