Beranda Nasional Podes 2021, BPS Minta Sampaikan Data Valid

Podes 2021, BPS Minta Sampaikan Data Valid

325
Kepala BPS Lebong, Sahranudin, meminta dukungan dari Bupati Lebong terkait dengan pendataan Potensi Desa (Podes) yang akan segera dilaksanakan.

LEBONG – Dalam rangka mensuskeskan pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) Lebong meminta seluruh jajaran Pemkab Lebong hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar dapat menyampaikan data valid. Bahkan, kemarin (8/6) BPS Lebong meminta dukungan secara langsung kepada Bupati Lebong, Kopli Ansori.
Kepala BPS Lebong, Sahranudin, SE, M.Si melalui Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Lebong, Taufik Rahman, S.Si, menjelaskan implementasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi berbasis wilayah (spasial) dengan melengkapi data sektoral lainnya yang telah ada.
“Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki semua wilayah hingga tingkat terkecil. Hal ini merupakan bahan penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu. Karena itu dibutuhkan dukungan dari pihak desa dan kelurahan se-Kabupaten Lebong untuk menyampaikan data valid,” sampainya.
Menurutnya, data Podes merupakan satu-satunya data berbasis kewilayahan hingga ke level desa dan kelurahan. Pendataan Podes ini dilaksanakan pihaknya sejak 2 Juni hingga 30 Juni dengan cakupan wilayah mulai dari Kabupaten hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Beberapa yang akan kita data ini mulai dari potensi yang dimiliki kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan meliputi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, salah satu indikator yang dihasilkan oleh pendataan Podes ini adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG). IKG menjadi indikator dalam penghitungan besaran dana desa (DD). IKG adalah indeks komposit terbentuk dari 3 dimensi yaitu layanan dasar, infrastruktur dan aksesbilitas yang menggambarkan tingkat kesulitan suatu wilayah.
“Semakin tinggi nilai IKG maka daerah tersebut semakin sulit. Dari data Podes tahun sebelumnya menunjukkan Desa Sungai Lisai adalah desa dengan IKG tertinggi, yaitu 76,34 artinya Desa Sungai Lisai adalah desa dengan infrastruktur yang minim baik infrastruktur pendidikan, kesehatan, maupun sarana ekonomi,” lanjutnya.
Salah satu penyebabnya tak lain adalah akses ke Desa Sungai Lisai yang paling sulit dilalui jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Lebong. Sedangkan desa dengan IKG terendah adalah Desa Muning Agung, yaitu 17,04. Artinya, Desa Muning Agung adalah desa dengan infrastruktur pelayanan dasar yang sudah memadai, disamping itu aksesnya juga sangat mudah.
“Mengingat pentinganya data yang akan dihasilkan podes inilah, kami sudah meminta dukungan dari Bupati dan kami berharap OPD, Camat, Lurah hingga Kades bisa menerima petugas pendataan kami dan memberikan data yang sebenarnya sehingga data yang dihasilkan nantinya akurat sebagai pertimbangan program pembangunan ke depan,” demikian Taufik. (wlk)