Beranda Nasional Puluhan Pejabat Konsultasi Pindah dari Lebong

Puluhan Pejabat Konsultasi Pindah dari Lebong

150
Apedo Irman Bangsawan

LEBONG – Tampaknya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 lalu, berdampak terhadap jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Lebong. Pasalnya, awal tahun 2021 ini diketahui ada puluhan pejabat Pemkab Lebong yang berkonsultasi terkait ceklis persyaratan pindah intansi luar daerah untuk meninggalkan Bumi Swarang Patang Stumang ke kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong.
Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Sumiati, SP, MM melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Apedo Irman Bangsawan, SH ketika dikonfirmasi kemarin masih enggan menyebutkan secara detail mengenai hal tersebut.
“Belum secara resmi dan baru sekedar berkonsultasi saja terkait ceklis persyaratan pindah intansi luar daerah,” ungkap Pedo kemarin(4/2).
Lebih jauh Pedo menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah puluhan pejabat yang datang konsultasi tersebut memang benar akan meninggalkan Kabupaten Lebong atau tidak, karena sifatnya baru konsultasi. Meski demikian, ia mengaku dari puluhan pejabat itu mayoritas pejabat Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, Dinas Satpol PP, Dinkes, dan Dikbud.
“Kalau yang resmi sudah keluar berdasarkan pertek ada 2 orang pejabat yaitu Kabag Adminstrasi Pembangunan, dan Kabid Pengarustamaan Gender dengan alasan untuk mengurus keluarga di Provinsi dan pengembangan karir,” terangnya.
Selain pindah tugas kata Pedo, ada juga 5 orang PNS pindah masuk ke Kabupaten Lebong, tapi baru tahapan konsultasi yang meliputi PNS drai Rejang Lebong dan Kepahiang. Tentunya, ke-5 PNS ini diharapkan bisa mengabdi di Pemkab Lebong mengingat banyaknya PNS yang sudah memasuki Batas Usia Pensiuan (BUP).
“Iya, untuk tahun ini ada 5 PNS dari luar daerah yang sudah konsultasi, mudah-mudahan saja mereka ini jadi untuk mengajukan pindah tugas. Dengan demikian, bisa menutup kekuragan PNS di Kabupaten Lebong,”
Sementara itu dijelaskan Pedo untuk persyaratan bagi PNS yang ingin mengajukan pindah tugas luar daerah harus mendapatkan surat setingkat esolan II dari tempat tujuan pindah, kemudian intansi asal PNS yang bersangkutan harus bebas surat disiplin, karir, bebas temuan dari insektorat, dan tidak membawak aset beserta syarat-syarat lainnya.
“Setelah berkas dari intansi bersangkutan lengkap, pada intansi tujuan nantinya akan mengurus surat penerimaan dari BPK. Kemudian dari BKD tempat tujuan akan melaporkan secara by sistem dengan BKN yang selanjutnya untuk diverifikasi,” pungkasnya. (wlk)