Beranda Nasional Quintrick WTP, BPK Beber 5 Temuan LHP LKPD 2020

Quintrick WTP, BPK Beber 5 Temuan LHP LKPD 2020

202

LEBONG – Meski berhasil mencatat sejarah quintrick (5 kali berturut) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pemeriksaan (WTP) atas LHP LKPD dari BPK RI, namun hal ini belum sepenuhnya menjamin tidak adanya penyimpangan (fraud, red) dalam pengelolaan keuangan. Buktinya, dalam LHP LKPD 2020 Pemkab Lebong BPK mendapati adanya 5 temuan pemeriksaan terkait dengan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam siaran pers BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2020 Pemkab Lebong, Kepala Subauditorat I BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ranni Agriadi, mengungkapkan meskipun meraih opini WTP, BPK menemukan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti Pemkab Lebong terkait dengan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa temuan ini diantaranya, kelebihan pembayaran tunjangan PNS sebesar Rp 41,4 juta, pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Lebong belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 49,7 juta, belanja barang dan jasa kegiatan Reses Sekretariat DPRD tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 13,6 juta dan kelebihan pembayaran uang transport peserta sebesar Rp 65 juta. Kemudian, kelebihan pembayaran realisasi belanja modal atas 7 pekerjaan di Dinas PUPR-Hub dan BPBD Lebong sebesar Rp 483,2 Juta dan penatausahaan aset tetap Pemkab Lebong yang belum tertib dan terdapat permasalahan aset tetap yang telah diungkapkan dalam LHP sebelumnya, belum sepenuhnya ditindak lanjuti.
“Opini yang diberikan BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya penyimpangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” sebut BPK dalam siaran pers nya.
Tidak hanya itu saja, sampai dengan Semester II TA 2020 BPK juga mendapati tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Lebong baru sebesar 64,53 persen dan masih jauh dibawah target nasional yaitu sebesar 75,00 persen. Dalam pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya.
Menanggapi hal ini, Inspektur Inspektorat Lebong, Jauhari Chandra, SP, MM, melalui Sekretaris Andi Febriansyah, SE, tidak membantah adanya temuan pada LHP LKPD Pemkab Lebong TA 2020 tersebut. Dirinya pun memastikan, temuan ini bakal segera ditindak lanjuti dengan rapat tim.
“Memang terdapat catatan permasalahan temuan BPK terhadap, tapi ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK,” katanya. (wlk)