Beranda Nasional RAPBD 2020 Telat, Sanksi Menunggu

RAPBD 2020 Telat, Sanksi Menunggu

266
Robert

LEBONG – Tertundanya finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021 tampaknya bakal berdampak sanksi bagi Pemerintah Daerah Lebong. Salah satunya adalah sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Lebong Drs. Robert Rio Mantovani melalui Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Partono, SE, mengakui adanya sanksi tersebut jika terlambat melakukan pengesahan RAPDB sesuai ketentuan undang-undang. Namun menurutnya, pengesahan RAPBD 2021 ini bisa saja dilakukan pada Desember mendatang dengan catatan Pemprov Bengkulu masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi.
“Proses evaluasi di Pemprov ini biasanya memakan waktu selama lebih kurang 2 minggu. Jadi paling tidak, pengesahan RAPBD 2021 ini masih bisa dilakukan sampai tanggal 10 Desember mendatang dan ini sudah harus disahkan karena masih ada beberapa tahapan lagi yang mesti dilakukan setelah pengesahan ini nantinya,” ungkapnya.(bersambung)

Baca edisi selanjutnya SKH RL 26 November 2020…..