Beranda Nasional Regulasi Pilkades Serentak Tarik Ulur

Regulasi Pilkades Serentak Tarik Ulur

207

LEBONG – Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ke III yang batal dilaksanakan tahun 2020 lalu dipastikan akan diselenggarakan tahun ini. Bahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong masih menyiapkan regulasi payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Yang mana, pada sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang Pilkades ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan Pilkades, namun batal digunakan sehingga solusinya Pemkab Lebong berencana menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Belum lagi masuk ke tahapan pembentukan panitia penyelenggera Pilkdes, Pemkab Lebong kembali batal menggunakan Perkada dan memastikan tetap akan menggunakan Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pilkades tahun 2021. Regulasi yang tengah disiapkan Pemkab Lebong inipun terkesan tarik ulur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDSos) Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si, melalui Kabid PMD, Eko Budi Santoso, SP menjelaskan jika Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang direncanakan akan diterbitkan sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III tak bisa digunakan, sehingga dipastikan kembali menggunakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang Pilkades yang dilaksanakan tahun 2021 ini.
“Untuk menyelengarakan Pilkades serentak tahun ini kita batal menggunakan Perkada, jadi soslusinya tetap kembali menggunakan Perda nomor 5 tahun 2016. Dalam Perda tersebut dijelaskan jika pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan selama tiga gelombang rentan waktu 2016-2020,” kata Eko.
Ditambahkan Eko, untuk Perda tersebut drafnya masih tengah disusun oleh pihaknya, setelah itu baru diajukna ke bagian hukum. Menurutnya untuk kembali merevisi Perda tersebut cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itulah, dirinya belum bisa memastikan kapan Pilkades serentak akan dilaksanakan sebelum Perda Pilkdes rampung disiapkan.
“Saat ini kami masih menyusun Perdanya sebelum dinaikkan ke pak bupati. Termasuk mengatur terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades, ” singkatnya.
Diketahui Pilkades serentak akan dilaksanakan di 15 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Masa jabatan Kades tersebut habis dalam kurun waktu 31 Mei 2019 hingga 4 April 2020 mendatang. Ke-15 desa itu masing-masing Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang, Desa Talang Baru dan Talang Baru I Kecamatan Topos, Desa Turang Tiging dan Desa Kota Donok Kecamatan Lebong Selatan. Kemudian Desa Semelako II dan Tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah, Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas, Desa Ladang Palembang dan Desa Kampung Dalam Kecamatan Lebong Utara. Selanjutnya Desa Suka Marga Kecamatan Amen, Desa Embong Kecamatan Uram Jaya dan Desa Ketenong I, Tambang Sawah dan Desa Air Kopras Kecamatan pinang Belapis. Serta Desa Talang Leak II Kecamatan Lebong Sakti.
Kemudian ditambah dua desa lainnya Desa Nangai Amen dan Talang Baru I yang rencananya dilakukan PAW karena Kadesnya tersandung hukum, dan satu lagi Kadesnya meninggal dunia. (wlk)