Beranda Hukum Soal LKPJ Bupati TA 2020, DPRD Diduga Langgar Aturan

Soal LKPJ Bupati TA 2020, DPRD Diduga Langgar Aturan

400
Ketua DPRD, Carles Ronsen, didampingi Waka DPRD menyerahkan buku hasil pembahasan LKPJ Bupati TA 2020 kepada Bupati, Kopli Ansori.

LEBONG – Meskipun kemarin (7/6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lebong Tahun Anggaran (TA) 2020, hal ini diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2019 dan juga Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Pasalnya, sesuai aturan masa pembahasan LKPJ ini semestinya sudah harus dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.
Berdasarkan informasi, penyerahan LKPJ dari Pemkab Lebong kepada DPRD Lebong telah dilakukan pada 22 Februari lalu melalui rapat paripurna di DPRD Lebong. Jika mengacu pada PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,
penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah. Sedangkan dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, disebutkan dalam pada 19 ayat 1 bahwa DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar, SIP, tidak menampik jika pembahasan LKPJ Bupati TA 2020 ini terlambat dari waktu yang sudah diatur dalam PP maupun Permendagri. Namun, sebutnya, keterlambatan ini disebabkan karena pihaknya benar-benar ingin maksimal dalam membahas LKPJ tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi eksekutif dalam pelaksanaan perencanaan maupun penganggaran kegiatan.
“Memang ada keterlambatan waktu pembahasan, tapi yakinilah bahwa kami tetap konsisten menjalankan tupoksi sebagai anggota DPRD. Kami ingin LKPJ ini benar-benar dibahas dengan maksimal sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merencanakan maupun menganggarkan kegiatan tahun berjalan maupun tahun berikutnya seperti yang disebutkan dalam aturan berlaku,” katanya.
Sesuai dengan aturan terbaru, tambah Wilyan, LKPJ ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya. Jika sebelumnya laporan pertanggung jawaban kepala daerah dapat berpengaruh bahkan dapat menjatuhkan kepala daerah, namun pada aturan terbaru hal ini tidak diperkenankan lagi. Sehingga, pembahasan yang dilakukan benar untuk menjadi acuan dalam perencanaan maupun penganggaran kegiatan selanjutnya.
“Dan juga patut diketahui bahwa pelanggaran waktu pembahasan ini tidak ada implikasi hukumnya,” terangnya.
Sementara itu, Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, tidak menampik jika penyampaian hasil pembahasan LKPJ ini terdapat keterlambatan jika mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski demikian, menurutnya, hal ini tidak menjadi persoalan dan masih bisa ditolerir karena adanya beberapa kegiatan penting yang dilaksanakan Pemkab Lebong dalam kurun waktu setelah penyerahan LKPJ ini diserahkan Pemkab Lebong.
“Dari sisi praktek pelaksanaannya saya rasa tidak ada masalah, yang penting kita memenuhi amanat dari aturan yang berlaku,” singkatnya. (dap)