Beranda Nasional Soal Tabat Lebong-BU, Mendagri Tanggapi Surat Bupati Kopli

Soal Tabat Lebong-BU, Mendagri Tanggapi Surat Bupati Kopli

974
Bagian Pemerintah mengelar pembahasan Tabat Lebong-BU beberapa waktu lalu.

LEBONG – Upaya Pemkab Lebong dalam memperjuangkan Tapal batas Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara yang dinilai merugikan masyarakat Lebong saat ini telah mendapatkan titik terang. Pasalnya, Surat Permohonan Revisi Permendagri 20 Tahun 2015 yang disampaikan oleh Bupati Lebong Kopli Ansori kepada Kemendagri beberapa waktu lalu akhirnya ditanggapi. Dalam balasan tersebut, Mendagri meminta kepada Gubernur Bengkulu agar segera menindaklanjuti hasil rapat 27 Maret 2018 silam.

” Iya, memang benar ada surat dari Mendagri melalui Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan (BAK) dan Mendagri menanggapi surat Bupati yang dilayangkan beberapa waktu lalu. Intinya, surat dari Mendagri ini mereka meminta Gubernur menindaklanjuti notulen rapat tanggal 27 Maret 2018. Artinya harus ditindaklanjuti, hanya saja harus mengutamakan pembahasan terhadap Revisi Permendagri 20 tahun 2015,” terang Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lebong M. Subhan Fery Susanto, ST. MM. AAP.g

Sehingga, lanjut Feri, untuk mempersiapkan pembahasan tersebut, Pemkab Lebong bersama tim 9 yang telah ditentukan sebelumnya telah mempersiapkan berbagai tahapan untuk bahan dalam mediasi yang akan dilakukan.

“Jadi kita rapat kembali tadi (kemarin,red) sehingga pertama kita akan melacak titik koordinat yang potensial untuk kita usulkan dalam perubahan. Untuk Tim kita akan pilih yang berkompeten, baru nanti kita usulkan lagi ke Gubernur agar memediasi dan menindaklanjuti,”

Namun, tambah Feri, sebelum akan melakukan pelacakan tersebut. Dirinya, akan meminta petunjuk dan arahan dari Pimpinan Daerah terlebih dahulu untuk menentukan anggota yang akan turun ke lapangan nantinya.

“Yang jelas ahli sejarah yang memang berkompeten. Seperti contoh, dari Aman Taneak Jang sudah mengkaji terkait dengan unsur budaya, sedangkan dari Garbeta juga telah mengkaji terkait beberapa data. Lalu dari OPD yakni Dinas PUPR juga sudah mengkaji terkait dengan Geospasial nya,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar mediasi terkait permasalahan ini bisa dilakukan secepatnya. Terlebih saat ini pihaknya akan mempersiapkan kerjasama tim terlebih dahulu.

“Belum kita pastikan kapan kita akan turun ke lapangan, karena kita akan meminta arahan dari pimpinan terlebih dahulu. Kemudian jika seluruh tahapan sudah selesai maka mediasi sudah siap kita lakukan,” tandasnya.(dap)