Beranda Nasional Ssstt…BKD Akui Lebong Sudah Miliki Gedung BLK

Ssstt…BKD Akui Lebong Sudah Miliki Gedung BLK

165
Sebelum Serahterima ke Pemkab Lebong, 11 BMN Milik BPPW Akan Dicek
Kabid Aset BKD Lebong, Rizka Putra Utama, SE, M.Si.

LEBONG – Jika selama ini kerap di informasi jika Lebong belum memiliki gedung Balai Latihan Kerja (BLK) bahkan usulan pembangunan gedung BLK ke pemerintah pusat tak kunjung ada kejelasan, ternyata sejak beberapa tahun silam Kabupaten Lebong sudah memiliki gedung BLK sendiri. Bahkan, keberadaan gedung BLK milik Kabupaten Lebong sudah ada sejak periode mantan Bupati Lebong, Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc sesuai dengan SK alih status gedung Dinkes menjadi gedung BLK tahun 2007 silam.
Plt. Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi, SSTP, M.Si melalui Kabid Aset BKD Lebong, Rizka Putra Utama, SE, M.Si, dikonfirmasi Radar Lebong kemarin (16/3) mengatakan jika gedung BLK yang sudah dimiliki Kabupaten Lebong sejak tahun 2007 ini tak lain adalah gedung milik Dinkes Lebong yang beberapa tahun silam dipinjampakaikan Pemkab Lebong ke Yayasan Lebong Rahma Center.
“Karena gedung BLK ini tidak berfungsi, sehingga pada tahun 2010 lalu gedung ini dipinjampakaikan ke Yayasan Lebong Rahma Center sampai dengan sekarang,” ungkap Rizka.
Selain itu, Rizka mengaku jika belum lama ini pihaknya sudah menerima surat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebong mengenai permohonan untuk mengambil aset tersebut untuk dijadikan gedung BLK.
“Kita sekarang juga heran, karena antara tahun 2012-2014 pihak dinas terkait menyatakan jika Lebong akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat jika dilakukan penyediaan lahan pembangunan BLK. Kemudian Bidang Aset menyediakan 2 lahan masing-masing 13 hektar untuk BLK dan 2,8 hektar untuk BLK unit. Artinya, 15 hektar lahan yang telah diadakan untuk pembangunan gedung BLK sesuai dengan pernyataan OPD terkait, untuk apa sementara sampai saat ini tidak ada pembangunan BLK karena Lebong sudah tercatat memiliki gedung BLK,” ujarnya.
Terkait dengan hal ini, pihaknya meminta OPD terkait agar memastikan lebih dulu upaya penarikan aset yang saat ini masih dipinjampakaikan tersebut, apakah gedung tersebut benar-benar akan difungsikan atau tidak.
“Jangan sampai setelah ditarik, tapi dibiarkan terbengkalai karena tidak difungsikan Disnakertrans. Karena selama dipinjampakaikan gedung ini dirawat, air dan listrinya dibayar pihak peminjam,” pungkasnya. (wlk)