Beranda Bengkulu Utara Sudah Diwakafkan, Harta Tidak Boleh Ditarik Kembali

Sudah Diwakafkan, Harta Tidak Boleh Ditarik Kembali

222
Prosesi wakaf yang terlaksana di KUA Arga Makmur

BENGKULU UTARA – Terkait sertifikasi tanah wakaf untuk kegiatan ibadah dan sarana umum, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arga Makmur BU memastikan akan mendorong semua pihak agar dapat dipermudah dalam proses pekerjaannya. Hal ini disampaikan, oleh Kepala KUA Arga Makmur Razikin Fajri, S.Ag.
“Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran, harus dengan izin tertulis dari Menteri Agama, berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI),” ujarnya usai memimpin ikrar tanah wakaf warga dan pengurus Masjid Nurul Iman Desa Kiro Tidur.
Ia pun menjelaskan, harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan harus dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsi wakaf, yaitu sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harta benda yang sudah diwakafkan tidak diperkenankan ditarik kembali dan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pengecualian, hanya diberikan terhadap penukaran, apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan syariah, atau harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
“Pengamanan tanah wakaf dan pengembangan nilai manfaat aset wakaf, membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan peran aktif masyarakat, terutama para nazhir wakaf itu sendiri. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf, adalah upaya konkrit pemerintah guna mewujudkan tertib hukum di bidang agraria dan perwakafan. Harapan kami, semua masyarakat tidak mengalami kendala apa pun untuk membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya masing-masing, termasuk sertifikasi tanah wakaf untuk masjid yang berdiri di atas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek-komplek perumahan. Karena semua itu, memerlukan dukungan kebijakan dari instansi yang berwenang,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi hal ini Ismail Yugo selaku Ketua BKM Masjid Nurul Iman, menyambut baik dan apresiasi atau KUA Arga Makmur, dalam proses percepatan penyelesaian sertifikasi tanah, termasuk sertifikasi tanah wakaf, adalah kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kendati demikian, proses penerbitan sertifikat tanah, tetap memperhatikan status hukum dan asal usul hak atas tanah serta persyaratan dokumen sesuai aturan yang berlaku.
“Prosesnya cepat, kami memberikan apresiasi positif untuk petugas KUA Arga Makmur dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Semoga, ini menjadi awalan yang baik bagi jamaah dan masyarakat wilayah kami,” demikian Mail. (aer)