Beranda Bengkulu Utara Tiga Desa di BU Dilapor Ke Kejati

Tiga Desa di BU Dilapor Ke Kejati

151
Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia saat menyampaikan laporan dugaan korupsi DD di 3 Desa Kabupaten BU ke Kejati Bengkulu

BENGKULU UTARA – Tiga Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu pada selasa (26/1), karena diduga melakukan tindak pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Dan Dana Desa Tahun 2020. Laporan tersebut, disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Bengkulu oleh Zamhori Haryanto selaku Sekretaris.
“Ya, memang benar hari ini saya melaporkan 3 Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, terkait dugaan Mark Up, Spj Fiktif dan dugaan lainnya,” kata Zamhori.
Atas laporan yang disampaikan tersebut, ia berharap pihak Kejati Provinsi Bengkulu segera menindaklanjutinya. 3 Desa yang dilaporkan ke Kejati Bengkulu ini diantaranya Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau, Desa Salam Harjo Kecamatan Kerkap dan Desa Kota Lekat Kecamatan Hulu Palik.
“Kita berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejati Provinsi Bengkulu. Mengingat Korupsi sudah tergolong kejahatan yang luar biasa sehingga sangat di mungkinkan terjadi kemupakatan bersama (Kemupakatan Jahat Melawan Hukum) untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan curang, Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang,” jelasnya.
“Dan laporan ini kita sampaikan bukan semata-mata hasil dari investigasi kita saja, namun ada juga informasi yang disampaikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Tapi inikan baru dugaa, untuk selanjutnya nanti kita tunggu tindaklanjut dari pihak Kejati Provinsi Bengkulu,” tambahnya.
Zamhori mengatakan, bahwa laporan disampaikan Guna mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
“Karena Seiring berjalannya Roda Pemerintahan dan Pusatnya Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Yang tak kala pentingnya Pengawasan dari berbagai Element, masyarakat dan bahkan sampai melibatkan penegak Hukum demi keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan Umum dan Profesionalitas,” tutup Zamhori. (aer)