Beranda Nasional Tingkatkan Transparansi, BPBJ Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021

Tingkatkan Transparansi, BPBJ Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021

134
Kajari Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MHum, saat menyampaikan materi dalam sosialisasi Perpres tentang PBJ.

LEBONG – Dalam upaya optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama para pejabat teknis pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ), Pemkab Lebong melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setkab Lebong menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sosialisasi yang dihadiri FKPD Lebong ini dibuka secara langsung oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori, kemarin (29/6).
Dalam sambutannya, Bupati Kopli Ansori, mengapresiasi upaya BPBJ Lebong mengoptimalisasi SDM yang ada untuk meningkatkan transparansi dan kualitas PBJ dijajaran Pemkab Lebong melalui sosialisasi Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ. Hal ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang berkualitas dan transparan.
“Penting bagi kita semua untuk menyamakan persepsi mengenai PBJ ini, sehingga kita semua dapat memahami pelaksanaan PBJ yang sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku. Kemudian, PBJ ini mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pelaksaan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Bupati.
Ditempat yang sama, Kabag BPBJ Setkab Lebong, Heri Setiawan, ST, menjelaskan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Kabupaten Lebong. Beberapa point penting dalam Perpres ini, sebutnya, diantaranya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, meminimalisir praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparan, akuntabilitas dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Aturan ini juga dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum yang timbul selama proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga pengurusan barang dan jasa. Perpres ini merupakan jawaban atas keraguan banyak pihak dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kita juga berharap melalui sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi pejabat pengelola kegiatan akan peran mereka semua,” terangnya.
Disamping penegasan fungsi para pejabat teknis pengelola pengadaan barang dan jasa, Perpres ini menguatkan aplikasi lelang pengadaan barang dan jasa menjadi lebih optimal. “Saat ini semua aplikasi dalam pengadaan wajib di lampirkan dalam aplikasi SIRUP, LPSE. Dengan Perpres terbaru ini, tentunya akan lebih transparan lagi, bahkan anggaran refocussing pun bakal masuk ke dalam aplikasi tersebut,” pungkasnya.
Sosialisasi ini kemarin juga dihadiri, Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd, Sekda H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, Kapolres AKBP Ichsan Nur, SIK, kepala OPD serta PPK se-Kabupaten Lebong. (dap)