Beranda Nasional Usai Pilkada, 10 PNS Lebong Ajukan Pindah Tugas

Usai Pilkada, 10 PNS Lebong Ajukan Pindah Tugas

152
Sumiati

LEBONG – Tampaknya, usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 lalu, berimbas terhadap jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Lebong. Bagaimana tidak, terhitung sejak Januari hingga Febuari 2021 ini, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, sudah mencatat menerima sebanyak 10 PNS yang sudah mengusulkan permohonan pindah tugas keluar daerah.

Berkaitan hal tersebut, Plt. Kepala BKPSDM Lebong, Hj. Sumiati, SP, MM, membenarkan terhitung mulai dari Januari hingga Febuari 2021 ini, sudah tercatat sebanyak 10 orang PNS dilingkungan Pemkab Lebong yang mengajukan berkas permohonan pindah tugas keluar daerah. Meski demikian, mereka (PNS,red) yang mengusulkan pindah tugas belum bisa dipastikan apakah akan meninggalkan Kabupaten Lebong atau tidak, karena tergantung dengan persetujuan.

“Memang saat ini yabg terdata ada 10 orang PNS Lebong yang mengusulkan berkas permohonan pindah tugas keluar daerah, tapi belum bisa kita pastikan apakah mereka akan benar-benar pindah atau tidak. Karena tergantung dengan persetujuan pada tempat tugas baru yang mereka ajukan, ” kata Sumiati.

Lebih jauh Sumiati menunturkan adapun ke-10 orang PNS Lebong yang mengusulkan permohonan pindah tugas keluar daerah itu diantaranya, 3 orang Pejabat di Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, 3 orang pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebong, 2 orang Inspektorat, dan 1 orang dari Kecamatan. Selain itu, saat ini semua berkas yang sudah kita terima masih akan diproses di BKN Palembang untuk mendapatkan pertimbangan teknis untuk meminta persetujuan.

“Iya, dari 10 orang PNS itu 3 orang berstatus pejabat di Setda Lebong. Namun sebelum pertimbangan teknis (pertek,red) dikeluarkan dari BKN mereka masih akan tetap melaksanakan kewajiban dan menerima hak pegawainya di Pemkab Lebong, ” terangnya.

Tidak hanya itu lanjutnya, selain 10 berkas yang saat ini sedang diproses di BKN Palembang, belakangan ini juga terdapat beberapa orang PNS yang berkoordinasi terkait teknis persyaratan pindah keluar tugas. Akan tetapi mereka baru sekedar berkonsultasi dan belum mengusulkan berkas pindah tugas.

“Selain pindah keluar lanjutnya, pihaknya juga menerima 2 berkas pindah masuk meliputi 1 orang tenaga kesehatan dan 1 orang tenaga pendidikan yang merupakan PNS dari Kabupaten Kepahiang, ” tuturnya.

Dia menambahkan untuk persyaratan bagi PNS yang ingin mengajukan pindah tugas luar daerah harus mendapatkan surat setingkat esolan II dari tempat tujuan pindah, kemudian intansi asal PNS yang bersangkutan harus bebas surat disiplin, karir, bebas temuan dari insektorat, dan tidak membawak aset beserta syarat-syarat lainnya.

“Setelah berkas dari intansi bersangkutan lengkap, pada intansi tujuan nantinya akan mengurus surat penerimaan dari BPK. Kemudian dari BKD tempat tujuan akan melaporkan secara bay sistem dengan BKN yang selanjutnya untuk diverifikasi,” demikian Sumiati. (wlk)